Jokowi Usulkan Anggaran 2023 Rp3.000 Triliun, Ini Rinciannya
Ummu hani
Selasa, 16 Agustus 2022 - 18:30 WIB
Presiden Jokowi. (Foto: Dok Setkab).
Presiden Jokowi mengusulkan anggaran sebesar Rp3.000 triliun untuk pemerintahan pada 2023. Ini diumumkannya dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR.
Jokowi mengatakan,anggaran tersebut diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, dan kesinambungan program JKN.
"Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun, atau 5,6 persen dari belanja negara," kata Jokowi dalam pidatonya, Selasa (16/8/2022).
Baca Juga: Selain Baju Paksian, Jokowi Pernah Kenakan 6 Baju Adat Lain di Acara Negara
Selain itu, ada pula anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya.
Jokowi mengharapkan, anggaran tersebut dalam jangka panjang akan mampu memotong rantai kemiskinan.
"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Agar subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Jokowi mengatakan,anggaran tersebut diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, dan kesinambungan program JKN.
"Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun, atau 5,6 persen dari belanja negara," kata Jokowi dalam pidatonya, Selasa (16/8/2022).
Baca Juga: Selain Baju Paksian, Jokowi Pernah Kenakan 6 Baju Adat Lain di Acara Negara
Selain itu, ada pula anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya.
Jokowi mengharapkan, anggaran tersebut dalam jangka panjang akan mampu memotong rantai kemiskinan.
"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Agar subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujarnya.