LANGIT7.ID, Jombang,- -
Gus Kikin, Pengasuh
Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026-2031. Penetapan ulama bernama lengkap
K.H Abdul Hakim Mahfudz melalui musyawarah majelis Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA) dalam
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026).
Nama Gus Kikin mendapatkan persetujuan dari Rais Aam terpilih.
Baca juga: Gus Kikin Siap Maju Jadi Calon Ketum PBNU, Tegaskan Bukan karena Ambisi Pribadi"Secara mufakat memutuskan untuk memilih K.H. Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031," kata salah satu kiai tim AHWA, K.H. Anwar Iskandar di Jombang.
Gus Kikin memperoleh dukungan terbanyak dalam proses penjaringan bakal calon Ketum PBNU. Ia mengantongi 472 suara dari unsur Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).
Dukungan tersebut menjadi bagian dari tahapan sebelum Gus Kikin ditetapkan melalui mekanisme AHWA.
Selain Gus Kikin, empat nama lain yang dinyatakan memenuhi syarat dalam tahapan penjaringan yakni KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Sochib, KH Yahya Cholil Staquf, dan KH Abdul Ghaffar Rozin.
Gus Kikin yang juga menjabat Ketua PWNU Jawa Timur sebelumnya menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam pencalonan Ketua Umum PBNU merupakan mandat dari struktur NU di Jawa Timur.
Baca juga: Gus Kikin Bentuk "Kabinet Pelangi" PWNU Jatim 2024-2029Setelah rangkaian dinamika dalam Muktamar ke-35 NU, Gus Kikin mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama kembali memperkuat persatuan dan menjaga kebersamaan.
Ia menegaskan NU merupakan organisasi keagamaan sekaligus kemasyarakatan, bukan organisasi politik. Menurut dia, NU memiliki pijakan keagamaan dan pedoman organisasi yang harus menjadi arah dalam menjalankan roda organisasi.
"NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan," kata Gus Kikin.Menurut Gus Kikin, NU tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu. Ia memandang hubungan antara NU dan politik merupakan dua hal yang berbeda.
Sementara terkait hubungan dengan pemerintah, Gus Kikin menyatakan NU akan tetap memberikan dukungan sesuai dengan kewajiban umat Islam.
"Jadi kalau ada gesekan ya mungkin gesekan, tapi jalannya berbeda," ujarnya.
(est)