Nahdlatul Ulama

PBNU mengajak seluruh masyarakat untuk mempercayakan penanganan perkara kepada aparat yang berwenang, mengutamakan musyawarah, serta bersama-sama menjaga Sukoharjo tetap aman, damai, dan kondusif.

Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Fadli Yasir menyatakan dukungannya terhadap rencana konser Andrea Bocelli di Indonesia. Alasannya, konser kelas dunia tersebut menjadi momentum positif untuk memperkuat diplomasi kebudayaan Indonesia.

Kehadiran perwakilan disabilitas di jajaran kepengurusan PBNU diharapkan mampu memperkuat komitmen kepedulian sosial dan kesetaraan di tubuh organisasi.

pembangunan desa akan lebih kuat apabila masyarakat setempat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi ikut mengambil peran dalam menentukan masa depan daerahnya.

Rangkaian acara pembukaan ini turut dihadiri perwakilan Pengurus Wilayah (PW) LP Maarif NU Jawa Timur untuk memberikan dukungan penuh hingga seluruh agenda HSN 2026 di Lamongan usai digelar.

Hari pertama Gus Kikin memimpin PBNU langsung diwarnai kunjungan BSI. Simak sinergi baru NU-BSI untuk pesantren, ekonomi umat, dan keuangan syariah.

Ketua Umum PBNU terpilih masa khidmah 20262031, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), resmi memulai agenda perdana kepemimpinannya di Kantor PBNU, Kramat Raya.

Kiai Cholil memandang kombinasi kepemimpinan PBNU saat ini sangat berimbang. Rais 'Aam KH Miftachul Akhyar memimpin aspek syariah di jajaran syuriyah, sementara Gus Kikin membawa kemampuan manajerial serta teknis di jajaran tanfidziyah.

Prof Didik J Rachbini mendorong NU kembali menguatkan modernisasi pesantren. Dari pendidikan hingga ekonomi, teknologi, pangan, dan SDM, pesantren dinilai harus menjadi motor perubahan Indonesia.

BSI memperkuat sinergi dengan NU untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, memberdayakan pesantren, UMKM, dan memperluas ekonomi umat di Indonesia.

KH Miftachul Akhyar kembali terpilih sebagai Rais Am PBNU 20262031. Simak gagasan dakwah sejuk, penguatan ekonomi umat, dan seruannya soal kedaulatan ekonomi Indonesia.

Dokumen berita acara penetapan tersebut telah disetujui dan ditandatangani secara utuh oleh sembilan ulama anggota AHWA, yaitu KH Nurul Huda Jazuli, Tgk KH Nuruzzahri Yahya (Waled NU), KH Baharuddin HS, KH Miftachul Akhyar, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Abun Bunyamin, KH Anwar Manshur, dan Prof KH Said Aqil Siroj.

Prof Ganefri menegaskan bahwa nama-nama di luar kelima tokoh tersebut dinyatakan tidak memenuhi kriteria sesuai dengan aturan AD/ART yang berlaku, terutama menyangkut larangan keterikatan dengan jabatan politik.