PBNU berencana menanamkan modal triliunan rupiah di Ibu Kota Nusantara. Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, mengungkapkan rencana pembelian lahan 100 hektare untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Investasi ini menunjukkan dukungan PBNU terhadap proyek strategis nasional, sekaligus menegaskan peran organisasi sebagai mitra pembangunan. Langkah ini diharapkan memicu minat investasi dari berbagai pihak lain untuk IKN.
Gus Yahya, Ketua PBNU, bertemu Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan membahas kerja sama pemerintah-PBNU, namun juga menyinggung konflik PBNU-PKB. Jokowi tertarik, tapi tak intervensi. Akar masalah: pansus haji DPR yang dianggap menyasar PBNU. Ratusan kiai berkumpul di Tebuireng, meminta PBNU ambil langkah strategis. PKB menegaskan batas peran masing-masing organisasi.
Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melantik pengurus baru Asosiasi Relawan dan Pengelola Jurnal Nahdlatul Ulama
NUMUH (NU-Muhammadiyah) di Grand Wisata Bekasi menyelenggarakan Sholat Idul Adha bersama pada 17 Juni 2024. Acara ini menggabungkan tradisi kedua organisasi secara harmonis, dengan khotib dari NU namun tata cara Muhammadiyah. Pengurus Ranting berhasil memadukan perbedaan syariat dasar dan operasional, mempertimbangkan kebutuhan lokal masyarakat majemuk, sambil tetap mempertahankan identitas masing-masing organisasi.
Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menyampaikan kesiapan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu untuk terlibat dalam industri pertambangan. Namun, keterlibatan Muhammadiyah ini disertai sejumlah syarat dan pertimbangan.
Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi, menyuarakan kekhawatirannya terkait wacana pemberian konsesi pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Menurutnya, mengelola tambang bukanlah perkara mudah dan membutuhkan pengalaman serta kemampuan khusus yang belum dimiliki oleh ormas-ormas tersebut.
Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengkritik rencana pemerintah untuk memberikan konsesi tambang kepada ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Menurut akademisi tersebut, kebijakan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait.
Keputusan pemerintah memberikan prioritas pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU), menuai pro dan kontra. Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Ikhsan Abdullah membela kebijakan ini sebagai bentuk keadilan bagi ormas yang selama ini tidak mendapat kesempatan.
Pimpinan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Australia New Zealand (PCINU ANZ) meluncurkan buku berjudul Dari Denyut ke Pijar: Lentera Dakwah NU di Negeri Kanguru
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Pasuruan diresmikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Yahya Cholil Staquf, Rabu (7/2/2024) di Ballroom Ascent Premier Hotel, Pasuruan.
Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menerima penghargaan Zayed Award 2024 di Abu Dhabi. Penghargaan tersebut diterima langsung dua pimpinan
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi besar memiliki tugas besar untuk umat/bangsa dan negara ini dan tugas besar NU