UAS: PT 20 Persen Monarki Berkedok Demokrasi
Fajar adhitya
Selasa, 23 Agustus 2022 - 23:35 WIB
Ustadz Abdul Somad (foto: LANGIT7.ID/Muhajirin)
Ustadz Abdul Somad (UAS) menilai ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen menyalahi ketentuan demokrasi. Ia menyebut ketentuan tersebut sama halnya semi monarki.
Menurut UAS, ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20 persen hanya memperkecil ruang kompetisi. Sehingga, figur yang muncul hanya itu-itu saja.
Baca Juga:Rocky Gerung Sebut Islam Identitas Politik Kebangsaan
"Kalau kita perhatikan kemana arah demokrasi kita. Kalau kita lihat hari ini dengan 20 persen PT kita semi monarki lagi," kata UAS dalam dialog nasional bertajuk Islam Adalah Elemen Utama Kekuatan NKRI, dikutip dari kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official, Selasa (23/8/2022).
Menurut UAS, ketentuan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 itu hanya menguntungkan partai besar yang punya banyak modal. Terlebih lagi, partai dengan dana besar dikhawatirkan mampu memainkan strategi ‘serangan fajar’.
Baca Juga:Problematika Umat Menurut UAS: Krisis Jahil dalam Agama, Ekonomi, dan Politik
UAS mengatakan, kondisi ini sama halnya kembali ke era monarki di mana yang memiliki kuasa hanyalah raja dan para koleganya. Mereka yang memiliki modal minim hanya jadi penonton atau bila bernasib baik mendapat kue-kue politik.
Menurut UAS, ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20 persen hanya memperkecil ruang kompetisi. Sehingga, figur yang muncul hanya itu-itu saja.
Baca Juga:Rocky Gerung Sebut Islam Identitas Politik Kebangsaan
"Kalau kita perhatikan kemana arah demokrasi kita. Kalau kita lihat hari ini dengan 20 persen PT kita semi monarki lagi," kata UAS dalam dialog nasional bertajuk Islam Adalah Elemen Utama Kekuatan NKRI, dikutip dari kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official, Selasa (23/8/2022).
Menurut UAS, ketentuan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 itu hanya menguntungkan partai besar yang punya banyak modal. Terlebih lagi, partai dengan dana besar dikhawatirkan mampu memainkan strategi ‘serangan fajar’.
Baca Juga:Problematika Umat Menurut UAS: Krisis Jahil dalam Agama, Ekonomi, dan Politik
UAS mengatakan, kondisi ini sama halnya kembali ke era monarki di mana yang memiliki kuasa hanyalah raja dan para koleganya. Mereka yang memiliki modal minim hanya jadi penonton atau bila bernasib baik mendapat kue-kue politik.