KPK: Jika Ingin Diperiksa di Jayapura, Lukas Enembe Harus Tenangkan Masyarakat
Ummu hani
Selasa, 20 September 2022 - 13:36 WIB
KPK meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memenuhi undangan pemeriksaan terkait transaksi tak wajar. Foto: Istimewa
Gubernur Papua, Lukas Enembe diduga melakukan transaksi tak wajar dengan metode setoran tunai senilai 55 juta dolar Singapura atau sekitar Rp560 miliar terkait dengan judi ke kasino luar negeri.
Hal ini diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang kemudian melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemeriksaan leih lanjut.
Baca juga: PPATK Ungkap Dugaan Transaksi Judi Rp560 Miliar Lukas Enembe
Dalam hal ini, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata meminta Lukas Enembe untuk menghadiri undangan pemeriksaan yang disampaikan lembaga anti korupsi tersebut.
"Kami akan lakukan pemanggilan kembali. Mohon Pak Lukas untuk hadir di KPK, atau misalnya ingin diperiksa di Jayapura, kami mohon kerja samanya, agar juga masyarakat ditenangkan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers yang digelar Kemenkopolhukam pada Selasa (19/9/2022).
KPK akan berupaya melakukan pemeriksaan secara profesional dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selain itu, KPK juga memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3 (Surat perintah penghentian penyidikan) berdasarkan undang-undang yang baru.
"Jadi kalau Lukas Enembe bisa tunjukkan dari mana uang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya jika Lukas Enembe uangnya berasal dari tambang emas, ya sudah pasti kami hentikan," kata Alex.
Hal ini diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang kemudian melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemeriksaan leih lanjut.
Baca juga: PPATK Ungkap Dugaan Transaksi Judi Rp560 Miliar Lukas Enembe
Dalam hal ini, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata meminta Lukas Enembe untuk menghadiri undangan pemeriksaan yang disampaikan lembaga anti korupsi tersebut.
"Kami akan lakukan pemanggilan kembali. Mohon Pak Lukas untuk hadir di KPK, atau misalnya ingin diperiksa di Jayapura, kami mohon kerja samanya, agar juga masyarakat ditenangkan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers yang digelar Kemenkopolhukam pada Selasa (19/9/2022).
KPK akan berupaya melakukan pemeriksaan secara profesional dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selain itu, KPK juga memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3 (Surat perintah penghentian penyidikan) berdasarkan undang-undang yang baru.
"Jadi kalau Lukas Enembe bisa tunjukkan dari mana uang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya jika Lukas Enembe uangnya berasal dari tambang emas, ya sudah pasti kami hentikan," kata Alex.