Lukas Enembe

Menurut Jokowi, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Presiden pun meminta Lukas Enembe menghormati segala proses hukum yang berlaku.

Polri menyatakan Papua masih kondusif pascapenangkapan Gubernur Papua, Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo menyatakan situasi aman terkendali.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe saat makan siang di sebuah restoran di Jayapura, Papua, Selasa (10/1/2023).

Masyarakat Papua tidak boleh terprovokasi oleh isu kriminalisasi karena kasus ini murni hukum yang disertai bukti dari KPK maupun PPATK.

AHY pun menunjuk Willem Wendik sebagai Plt Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Dia menjelaskan, Willem Wandik merupakan salah satu wakil ketua umum Demokrat.

Ia mengatakan, selain menyiagakan pasukan, pihaknya juga akan melakukan patroli keliling. Penjagaan terhadap demo pun akan diperketat agar menghindari kerusuhan seperti yang terjadi pada tahun 2019 lalu.

Mahfud menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sementara dirinya hanya menjelaskan kasus-kasus tertentu yang reaksinya dinilai salah.

Aloysius Renwarin menyindir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang terlalu ikut campur dalam kasus kliennya.

Menteri Koordinaator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe memenunhi panggilan KPK di Jakarta.

Aloysius membeberkan bahwa harta kekayaan Lukas Enembe saat ini merupakan hasil 20 tahun menjadi pejabat di Papua. Terlebih, Lukas menjabat di daerah yang memiliki sumber daya emas terbanyak.

Pemerintah Provinsi Papua mengimbau masyarakat tidak terprovokasi hoaks. Banyak kabar beredar yang diterima via aplikasi whatsapp belum tentu kebenarannya.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal mengatakan, aksi demontrasi pendukung Gubernur Papua,Lukas Enembe telah selesai dan berjalan dengan kondusif.

Masyarakat menggelar demo di Kabupaten Jayapura, Selasa (20/9/2022) terkait penolakan penetapan tersangka Gubernur Papua, Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).