RI Berpotensi Raup Rp8.475 T dari Pasar Karbon, Celios: Perlu Regulasi Spesifik
Muhajirin
Rabu, 19 Oktober 2022 - 23:00 WIB
Indonesia berada di peringkat ke-3 dunia dengan luasan hutan tropis sebesar 125 juta hektar. Itu diperkirakan dapat menyerap karbon sebesar 25 miliar ton karbon (foto: langit7.id/istock)
Indonesia tengah melakukan inisiasi pembentukan pasar karbon dalam RUU PPSK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Hal itu sejalan dengan upaya mencapai target pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Potensi pasar karbon di Indonesia pun terbilang cukup besar. Dengan adanya pasar karbon dan perdagangan karbon di Indonesia, OJK meramal potensi USD 565 miliar atau Rp 8.475 triliun.
Potensi ini didukung oleh posisi Indonesia berada di peringkat ke-3 dunia dengan luasan hutan tropis sebesar 125 juta hektar atau sekitar 65% dari luas daratan yang ada. Itu diperkirakan dapat menyerap karbon sebesar 25 miliar ton karbon.
Direktur Center of Economic And Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan, selain potensi pasar karbon yang cukup besar secara ekonomi, Indonesia juga memiliki target pengurangan emisi karbon. Dia menyarankan aturan main dalam pasar karbon sebaiknya segera diatur secara spesifik dalam RUU PPSK.
Baca Juga:BRIN: Kebijakan Pajak Karbon Tekan Dampak Krisis Iklim Dunia
“Beberapa aturan yang perlu diatur adalah mekanisme pasar karbon sebagai komoditas atau bauran komoditas dengan efek. Apabila OJK ingin mengatur pasar karbon, bentuknya adalah bauran pasar komoditas dengan efek dalam rangka mempermudah perusahaan mencari pembiayaan ketika memiliki sertifikat karbon,” kata Bhima kepada Langit7.id, Rabu (19/10/2022).
Di beberapa negara, kata dia, pasar karbon lebih diatur sebagai komoditas ketimbang efek. Sebagai contoh European Union Emissions Trading System (EU ETS) merupakan pasar karbon pertama dan terbesar dunia yang telah menerapkan cap-and-trade system dengan basis pasar komoditas sejak 2005.
Potensi pasar karbon di Indonesia pun terbilang cukup besar. Dengan adanya pasar karbon dan perdagangan karbon di Indonesia, OJK meramal potensi USD 565 miliar atau Rp 8.475 triliun.
Potensi ini didukung oleh posisi Indonesia berada di peringkat ke-3 dunia dengan luasan hutan tropis sebesar 125 juta hektar atau sekitar 65% dari luas daratan yang ada. Itu diperkirakan dapat menyerap karbon sebesar 25 miliar ton karbon.
Direktur Center of Economic And Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan, selain potensi pasar karbon yang cukup besar secara ekonomi, Indonesia juga memiliki target pengurangan emisi karbon. Dia menyarankan aturan main dalam pasar karbon sebaiknya segera diatur secara spesifik dalam RUU PPSK.
Baca Juga:BRIN: Kebijakan Pajak Karbon Tekan Dampak Krisis Iklim Dunia
“Beberapa aturan yang perlu diatur adalah mekanisme pasar karbon sebagai komoditas atau bauran komoditas dengan efek. Apabila OJK ingin mengatur pasar karbon, bentuknya adalah bauran pasar komoditas dengan efek dalam rangka mempermudah perusahaan mencari pembiayaan ketika memiliki sertifikat karbon,” kata Bhima kepada Langit7.id, Rabu (19/10/2022).
Di beberapa negara, kata dia, pasar karbon lebih diatur sebagai komoditas ketimbang efek. Sebagai contoh European Union Emissions Trading System (EU ETS) merupakan pasar karbon pertama dan terbesar dunia yang telah menerapkan cap-and-trade system dengan basis pasar komoditas sejak 2005.