Waspada Ancaman Krisis, DPR: Optimalkan Program Ketahanan Pangan
Ummu hani
Sabtu, 05 November 2022 - 20:50 WIB
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin). (Foto: DPR)
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan pemerintah untuk mengoptimalkan program ketahanan pangan nasional. Langkah itu guna mengantisipasi krisis pangan yang mengancam sejumlah negara.
Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu mengatakan dunia saat ini masih dihantui krisis pangan akibat perang Rusia dan Ukraina. Hal itu belum ditambah kekhawatiran krisis pangan dapat memicu gerak inflasi, termasuk bagi Indonesia lantaran distribusi komoditas terhambat.
"Sebentar lagi kita akan masuk 2023 yang akan sangat menantang terutama persoalan ketahanan pangan. Menghadapi ancaman krisis pangan global maka memperkuat ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama," kata Gus Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (5/11/2022).
Baca Juga:Solusi Hadapi Anomali Iklim dan Kelangkaan Pangan
Politisi Partai Keadilan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti realisasi serapan anggaran ketahanan pangan yangdirasa belum optimal. Rendahnya serapan anggaran ketahanan pangan menjadi persoalan lain yang perlu disikapi tegas oleh pemerintah.
"Saya heran juga realisasi anggaran ketahanan pangan masih rendah, baru mencapai 40,7 persen per 30 September 2022. Ini perlu ketegasan Pemerintah menggenjot belanja anggaran ketahanan pangan," ujarnya.
Gus Muhaimin menilai penambahan anggaran ketahanan pangan hingga Rp95 triliun pada 2023 sebagai keputusan tepat dalam mendorong ketersediaan, akses hingga peningkatan kualitas pangan. Meski begitu, setiap pemangku kebijakan diimbau mengoptimalkan dana tersebut demi tercapainya program ketahanan pangan nasional.
Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu mengatakan dunia saat ini masih dihantui krisis pangan akibat perang Rusia dan Ukraina. Hal itu belum ditambah kekhawatiran krisis pangan dapat memicu gerak inflasi, termasuk bagi Indonesia lantaran distribusi komoditas terhambat.
"Sebentar lagi kita akan masuk 2023 yang akan sangat menantang terutama persoalan ketahanan pangan. Menghadapi ancaman krisis pangan global maka memperkuat ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama," kata Gus Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (5/11/2022).
Baca Juga:Solusi Hadapi Anomali Iklim dan Kelangkaan Pangan
Politisi Partai Keadilan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti realisasi serapan anggaran ketahanan pangan yangdirasa belum optimal. Rendahnya serapan anggaran ketahanan pangan menjadi persoalan lain yang perlu disikapi tegas oleh pemerintah.
"Saya heran juga realisasi anggaran ketahanan pangan masih rendah, baru mencapai 40,7 persen per 30 September 2022. Ini perlu ketegasan Pemerintah menggenjot belanja anggaran ketahanan pangan," ujarnya.
Gus Muhaimin menilai penambahan anggaran ketahanan pangan hingga Rp95 triliun pada 2023 sebagai keputusan tepat dalam mendorong ketersediaan, akses hingga peningkatan kualitas pangan. Meski begitu, setiap pemangku kebijakan diimbau mengoptimalkan dana tersebut demi tercapainya program ketahanan pangan nasional.