PUPR Komitmen Penyediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau
Ahmad zuhdi
Jum'at, 20 Agustus 2021 - 22:43 WIB
Seorang pekerja mengangkut material bangunan di proyek pembangunan perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Sigi, Sulawesi Tengah. (foto: antara)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat.
Menteri PUPR Basuki mengatakan, Kementerian PUPR sebagai pemegang kebijakan di sektor perumahan menyediakan fasilitas bantuan pembiayaan perumahan diantaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
“Bantuan pembiayaan tidak kurang dari Rp19 triliun, bahkan di 2022 ditambah menjadi sekitar Rp28 triliun untuk pembiayaan perumahan bersubsidi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat Indonesia,” kata Basuki dalam keterangannya, Jumat (20/8).
Baca juga:Penerima Kartu Prakerja Gelombang 18 Bakal Pelatihan Tatap Muka
Basuki menegaskan, mutu bangunan rumah tidak dapat ditawar dan harus menjadi prioritas terutama rumah-rumah bersubsidi karena didalamnya terdapat anggaran APBN yang harus dipertanggungjawabkan.
Untuk menjaga kualitas bangunan rumah, PUPR akan terus memperkuat sisi penawaran dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk memantau kualitas bangunan rumah bersubsidi.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan hunian layak dan berkualitas terutama bagi perumahan dengan fasilitas bantuan pembiayaan dari Pemerintah. Masyarakat harus mendapatkan kualitas rumah sesuai haknya, dan pengembang tentunya juga harus memenuhi kewajibannya," tuturnya.
Menteri PUPR Basuki mengatakan, Kementerian PUPR sebagai pemegang kebijakan di sektor perumahan menyediakan fasilitas bantuan pembiayaan perumahan diantaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
“Bantuan pembiayaan tidak kurang dari Rp19 triliun, bahkan di 2022 ditambah menjadi sekitar Rp28 triliun untuk pembiayaan perumahan bersubsidi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat Indonesia,” kata Basuki dalam keterangannya, Jumat (20/8).
Baca juga:Penerima Kartu Prakerja Gelombang 18 Bakal Pelatihan Tatap Muka
Basuki menegaskan, mutu bangunan rumah tidak dapat ditawar dan harus menjadi prioritas terutama rumah-rumah bersubsidi karena didalamnya terdapat anggaran APBN yang harus dipertanggungjawabkan.
Untuk menjaga kualitas bangunan rumah, PUPR akan terus memperkuat sisi penawaran dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk memantau kualitas bangunan rumah bersubsidi.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan hunian layak dan berkualitas terutama bagi perumahan dengan fasilitas bantuan pembiayaan dari Pemerintah. Masyarakat harus mendapatkan kualitas rumah sesuai haknya, dan pengembang tentunya juga harus memenuhi kewajibannya," tuturnya.