LANGIT7.ID, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat.
Menteri PUPR Basuki mengatakan, Kementerian PUPR sebagai pemegang kebijakan di sektor perumahan menyediakan fasilitas bantuan pembiayaan perumahan diantaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
“Bantuan pembiayaan tidak kurang dari Rp19 triliun, bahkan di 2022 ditambah menjadi sekitar Rp28 triliun untuk pembiayaan perumahan bersubsidi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat Indonesia,” kata Basuki dalam keterangannya, Jumat (20/8).
Baca juga:
Penerima Kartu Prakerja Gelombang 18 Bakal Pelatihan Tatap MukaBasuki menegaskan, mutu bangunan rumah tidak dapat ditawar dan harus menjadi prioritas terutama rumah-rumah bersubsidi karena didalamnya terdapat anggaran APBN yang harus dipertanggungjawabkan.
Untuk menjaga kualitas bangunan rumah, PUPR akan terus memperkuat sisi penawaran dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk memantau kualitas bangunan rumah bersubsidi.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan hunian layak dan berkualitas terutama bagi perumahan dengan fasilitas bantuan pembiayaan dari Pemerintah. Masyarakat harus mendapatkan kualitas rumah sesuai haknya, dan pengembang tentunya juga harus memenuhi kewajibannya," tuturnya.
Dia mengungkapkan, pemerintah telah menerbitkan kebijakan relaksasi dengan memperpanjang jangka waktu pemberian insentif PPN yang ditanggung oleh Pemerintah untuk penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun (sarusun) bagi rumah komersil. Pada kuartal kedua sektor properti diyakini bisa tetap tumbuh dengan adanya insentif dan diharapkan penjualan rumah juga bisa terus meningkat.
“Untuk itu, saya minta kepada para stakeholder di bidang perumahan tetap optimis dan terus berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan berbagai peluang yang ada," katanya.
(sof)