Kementerian PUPR Salurkan 2.118 Unit Rumah Layak Huni di Maluku

LANGIT7.ID, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan melanjutkan peningkatan hunian layak salah satunya dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pada Tahun 2022 program tersebut terlaksana 2.118 unit rumah di Provinsi Maluku yang tersebar di 10 kabupaten/kota dan terbagi dalam program reguler 50 unit dengan progres fisik 95,56 persen dan program National Affordable Housing Program (NAHP) 2068 unit dengan progres fisik 85,48 persen.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku I Wayan Suardana mengatakan, program BSPS merupakan stimulan yang diberikan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang rumahnya tidak layak huni. Melalui dana BSPS yang diberikan, mereka diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni.

Baca Juga: 6 Tips Jadikan Taman Lebih Asri, Tiru Konsep seperti Hutan

"BSPS ini memang sebenarnya hampir sama dengan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), hanya saja yang menjadi pembeda adalah sasaran penerimanya, karena ini khusus untuk masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem," kata I Wayan Suardana dalam keterangan tertulis, Kamis (22/12/2022).

Sebanyak 2.118 unit rumah dari bantuan program BSPS menggunakan anggaran senilai Rp42,3 miliar dan tersebar pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Buru 175 unit, Kaupaten Saram Bagian Barat 549 unit, Kota Ambon 50 unit, dan Kabupaten Maluku Tengah 287 unit.

Selanjutnya Kabupaten Seram Bagian Timur 171 unit, Kabupaten Maluku Bagian Barat Daya 139 unit, Kabupaten Kepulauan Tanibar 123 unit, Kabupaten Maluku Tenggara 245 unit, Kota Tual 153 unit, serta Kabupaten Kepulauan Aru 226 unit.

Setiap rumah yang memeroleh bantuan program BSPS di Provinsi Maluku mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta/unit, yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk bahan material dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja. Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hunian yang dimiliki.

I Wayan Suardana menjelaskan bahwa pada Tahun 2023 program BSPS di Provinsi Maluku akan ditambah sebanyak 55 unit dengan anggaran sebesar Rp1,2 miliar. Anggota Komisi V DPR RI Sadewo mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementerian PUPR melalui BP2P Maluku melalui program BSPS.

"Melalui program BSPS inilah secara tidak langsung dapat meminimalisir kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Sadewo menambahkan, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR juga memiliki program terintegrasi dengan Ditjen Cipta Karya yang bertujuan untuk menangani kemiskinan ekstrem. "Saya menyarankan harus lebih banyak menyentuh seperti di Provinsi Maluku ini, bukan di Pulau Jawa saja," ujarnya.

Baca Juga: Kisah Halimah As-Sa'diyah, Rasakan Berkah karena Susui Nabi SAW