Wapres Janji Pemerintah Tak Cederai HAM Kaum Marjinal
Fajar adhitya
Senin, 12 Desember 2022 - 23:23 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin (foto: biro pers istana)
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah tak akan mencederai hak asasi masyarakat kecil dan marjinal terkait agenda pembangunan ekonomi.
Wapres mengatakan, pemulihan ekonomi nasional, terutama pasca Covid-19, menuntut lingkungan kondusif agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik dan efektif.
“Kita ingin lindungi hak-hak wong cilik di pelosok tanah air, para petani dan buruh tani, nelayan, dan warga miskin, dari gerakan yang memarginalkan hak-hak dasar rakyat kecil,” tegas Kiai Ma’ruf saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Ke-74 Tahun 2022, di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (12/12/2022).
Baca juga:BPOM Musnahkan Obat PT Ciubros Farma Mengandung Cemaran EG dan DEG
Wapres menuturkan bahwa pada hakikatnya, pemulihan dan pembangunan yang ingin direalisasikan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maupun dari dampak perubahan iklim.
“Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berimbang dan berkelanjutan, di mana manusia adalah pusatnya,” ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Wapres, pembangunan infrastruktur, misalnya, harus didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan HAM.
Wapres mengatakan, pemulihan ekonomi nasional, terutama pasca Covid-19, menuntut lingkungan kondusif agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik dan efektif.
“Kita ingin lindungi hak-hak wong cilik di pelosok tanah air, para petani dan buruh tani, nelayan, dan warga miskin, dari gerakan yang memarginalkan hak-hak dasar rakyat kecil,” tegas Kiai Ma’ruf saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Ke-74 Tahun 2022, di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (12/12/2022).
Baca juga:BPOM Musnahkan Obat PT Ciubros Farma Mengandung Cemaran EG dan DEG
Wapres menuturkan bahwa pada hakikatnya, pemulihan dan pembangunan yang ingin direalisasikan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maupun dari dampak perubahan iklim.
“Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berimbang dan berkelanjutan, di mana manusia adalah pusatnya,” ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Wapres, pembangunan infrastruktur, misalnya, harus didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan HAM.