Ham

Capres nomor 1, Anies Baswedam menegaskan, masalah Papua saat ini bukan soal kekerasan, tapi pengusutan pelanggaran HAM.

Berbicara perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, pemerintah merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut.

Wakil Presiden KH Maruf Amin menyatakan bahwa pemerintah tak akan mencederai hak asasi masyarakat kecil dan marjinal terkait agenda pembangunan ekonomi.

Bangunan tiga lantai yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 2.200 meter persegi tersebut akan memuat sejumlah tatanan untuk memperkenalkan nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya untuk generasi muda Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD akan membawa agenda kerja sama demokrasi dan HAM pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN).

Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan, menuntaskan, dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Komitmen tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.