Pemilu 2024
ICW Duga KPU Lakukan Kecurangan saat Verifikasi Faktual Parpol
Ummu hani
Senin, 19 Desember 2022 - 17:00 WIB
Tumpukan Kertas Suara Pilpres Siap Penghitungan di TPS Pelanggahan di Banda Aceh. Foto: Langit7.id/iStock
Indonesia Corruption Watch (ICW) tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih memiliki laporan adanya dugaan praktik kecurangan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kecurangan tersebut terjadi dalam proses verifikasi faktual partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.
KPU Pusat diduga melakukan intervensi terhadap 18 KPU daerah untuk meloloskan partai politik Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi peserta Pemilu 2024. Dari 18 KPU daerah, 12 di antaranya di tingkat Kabupaten atau Kota. Sedangkan tujuh lainnya di tingkat provinsi.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, adanya dugaan praktik curang KPU diterima Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dari pos pengaduan kecurangan verifikasi faktual partai politik.
Baca Juga:Polemik Verifikasi Faktual, DPR Bakal Minta Penjelasan KPU
"Setidaknya ada 12 kabupaten atau kota dan tujuh provinsi diduga mengikuti instruksi dari KPU RI dan berbuat curang saat proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu berlangsung. Praktik penyimpangan terjadi dan disinyalir atas instruksi langsung dari penyelenggara pemilu di tingkat pusat," kata Kurnia dikutip dari kanal YouTube Sahabat ICW, Senin (19/12/2022).
Kurnia mendesak agar laporan dugaan kecurangan di 18 daerah tersebut ditindaklanjuti. Indikasi kecurangan proses verifikasi faktual parpol berawal dari tingkat KPU Pusat. Setelah verifikasi faktual parpol pada 5 November, KPU kabupaten atau kota menyerahkan hasil verifikasi faktual ke KPU tingkat provinsi.
"Jika ini benar, tentu dengan adanya proses pendalaman lebih lanjut. Tidak salah kemudian disimpulkan kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan penyelenggara pemilu," ujar Kurnia.
KPU Pusat diduga melakukan intervensi terhadap 18 KPU daerah untuk meloloskan partai politik Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi peserta Pemilu 2024. Dari 18 KPU daerah, 12 di antaranya di tingkat Kabupaten atau Kota. Sedangkan tujuh lainnya di tingkat provinsi.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, adanya dugaan praktik curang KPU diterima Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dari pos pengaduan kecurangan verifikasi faktual partai politik.
Baca Juga:Polemik Verifikasi Faktual, DPR Bakal Minta Penjelasan KPU
"Setidaknya ada 12 kabupaten atau kota dan tujuh provinsi diduga mengikuti instruksi dari KPU RI dan berbuat curang saat proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu berlangsung. Praktik penyimpangan terjadi dan disinyalir atas instruksi langsung dari penyelenggara pemilu di tingkat pusat," kata Kurnia dikutip dari kanal YouTube Sahabat ICW, Senin (19/12/2022).
Kurnia mendesak agar laporan dugaan kecurangan di 18 daerah tersebut ditindaklanjuti. Indikasi kecurangan proses verifikasi faktual parpol berawal dari tingkat KPU Pusat. Setelah verifikasi faktual parpol pada 5 November, KPU kabupaten atau kota menyerahkan hasil verifikasi faktual ke KPU tingkat provinsi.
"Jika ini benar, tentu dengan adanya proses pendalaman lebih lanjut. Tidak salah kemudian disimpulkan kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan penyelenggara pemilu," ujar Kurnia.