Pembelian Gas LPG 3kg Pakai Aplikasi, Legislator Pertanyakan Data Penerima
Elvin andika
Senin, 26 Desember 2022 - 15:38 WIB
Seorang pengantar tabung gas LPG 3kg. (Foto: Langit7.id/iStock)
Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari menyoroti kebijakan pemerintah terkait pembelian Gas LPG 3Kg menggunakan aplikasi MyPertamina. Diah menyayangkan kebijakan tersebut lantaran sudah tersebar di publik tanpa kajian yang cukup.
"Kami di Komisi VII DPR RI pernah menyoroti kebijakan ini dan kami mendesak untuk dilakukan kajian terlebih dahulu," kata Diah dalam keterangannya, Senin (26/12/2022).
Menurut Diah, tabung gas LPG 3kg ini merupakan bahan bakar gas yang memang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga harus tepat sasaran. Namun, data yang dijadikan acuan siapa yang berhak menerima ini masih dipermasalahkan.
Baca Juga:Beli LPG 3 Kg Pakai KTP Mulai 2023, Begini Caranya
"Data acuan siapa yang berhak inilah yang masih kami permasalahkan. Karena selama ini masih menjadi persoalan di tengah masyarakat ketika data itu tidak valid," ujar Diah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyinggung kebijakan serupa terkait pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite. Menurutnya, pembelian menggunakan aplikasi MyPertamina amat menyulitkan masyarakat.
"Kami berharap tidak terulang kasus sebagaimana Pertalite ketika menggunakan aplikasi MyPertamina," ucap Diah.
"Kami di Komisi VII DPR RI pernah menyoroti kebijakan ini dan kami mendesak untuk dilakukan kajian terlebih dahulu," kata Diah dalam keterangannya, Senin (26/12/2022).
Menurut Diah, tabung gas LPG 3kg ini merupakan bahan bakar gas yang memang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga harus tepat sasaran. Namun, data yang dijadikan acuan siapa yang berhak menerima ini masih dipermasalahkan.
Baca Juga:Beli LPG 3 Kg Pakai KTP Mulai 2023, Begini Caranya
"Data acuan siapa yang berhak inilah yang masih kami permasalahkan. Karena selama ini masih menjadi persoalan di tengah masyarakat ketika data itu tidak valid," ujar Diah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyinggung kebijakan serupa terkait pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite. Menurutnya, pembelian menggunakan aplikasi MyPertamina amat menyulitkan masyarakat.
"Kami berharap tidak terulang kasus sebagaimana Pertalite ketika menggunakan aplikasi MyPertamina," ucap Diah.