Komisi Vii Dpr

Industri perhotelan dan restoran di Indonesia mengalami senja kala. Penurunan tingkat okupansi dan pengunjung memicu ancaman pemutusan hubungan kerja

Kebijakan pemerintah yang menugaskan PT Pertamina (Persero) membuka akses bagi pemilik warung bisa menjadi sub pangkalan LPG 3 kg mendapat sorotan dari Komisi VII DPR

Syaikhul mengatakan, pemerintah harus mengambil langkah tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya dengan meningkatkan pengelolaan manajemen risiko di dalam Pertamina.

Mulyanto menilai penetapan status produksi mobil Esemka akan berdampak pada banyak hal, salah satunya terkait rencana pemerintah memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik.

Tabung gas LPG 3kg ini merupakan bahan bakar gas yang memang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga harus tepat sasaran. Namun, data yang dijadikan acuan siapa yang berhak menerima ini masih dipermasalahkan.

Menurut Mulyanto, pengguna motor dan mobil listrik relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Dia menilai kalangan tersebut sama sekali tidak membutuhkan subsidi.

Indonesia dan Jepang terus menjalin kerja sama dalam upaya pengembangan industri otomotif. Termasuk di dalamnya mendorong percepatan produksi kendaraan yang ramah lingkungan.

Menurut Mulan, kompor listrik berpotensi membuat tagihan listrik rumah tangga membengkak. Terlebih, kapasitas kompor listrik bisa mencapai lebih dari 1.000 watt.

Sartono mengatakan konversi gas tersebut tidak sesederhana dengan hanya memberikan kompor listrik. Terlebih, pengguna gas 3 kg sebagian besar didominasi oleh masyarakat kecil.

Mulyanto menyebut kebijakan pemerintah tidak berperasaan dan terlalu terburu-buru. Pemerintah seharusnya berkonsultasi dahulu dengan Komisi VII DPR RI yang menangani masalah energi.

Menurut Rofik, di era teknologi sekarang ini harusnya membuat semua serba simpel. Namun, dia menilai kebijakan ini justru malah membuat ribet.

Mulyanto menilai Pertamina tidak bisa langsung mengeksekusi kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi . Pertamina harus menunggu perubahan Perpres tentang pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

Legislator dapil Jawa Barat II itu menilai pemerintah perlu bersinergi dengan pihak swasta untuk mengembangkan dan menggali potensi wisata panas bumi yang ada di Indonesia.