Tolak Pemilu 2024 Coblos Partai, Fahri Hamzah: Tradisi Komunis
Andi Muhammad
Sabtu, 31 Desember 2022 - 21:35 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. (Foto: dok. Partai Gelora)
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritik pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy’ari soal kemungkinan Pemilu 2024 menerapkan sistem proporsional tertutup. Sistem tersebut memungkinkan pemilih hanya akan memilih partai politik(parpol), bukan calon anggota lesgislatif.
Fahri menilai, ada upaya kesengajaan dari partai tertentu untuk mendorong Hasyim agar membantunya berkuasa. Dia merasa kebijakan ini sangat berbahaya bagi sistem demokrasi Indonesia.
"Kalau betul Ketua KPU didorong partai politik untuk mengakhiri pencoblosan nama calon pejabat, khususnya wakil rakyat yang kita pilih. Itu artinya, kita sudah masuk era politik partai komunis, yang ingin menguasai dan mengontrol seluruh pejabat publik khususnya anggota legislatif," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Sabtu (31/12/2022).
Baca Juga:Wacana Pemilu Pakai Sistem Proporsional Tertutup, NasDem: Ketua KPU Offside
Menurut Fahri, hal ini merupakan krisis besar yang dihadapi oleh semua parpol. Sebab, pencoblosan dengan nama partai maka ada ketergantungan dalam penentuan nama pejabat publik kepada pengurus partai.
"Ini sebenarnya tradisi komunis. Menurut saya, ini krisis besar yang dihadapi setiap negara dan partai politik, karena mereka tidak meneruskan tradisi dan tidak berpikir demokratis," ujar Fahri.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan adanya kemungkinan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Adapun hal tersebut sedang disidangkan di Mahkmah Konstitusi (MK).
Fahri menilai, ada upaya kesengajaan dari partai tertentu untuk mendorong Hasyim agar membantunya berkuasa. Dia merasa kebijakan ini sangat berbahaya bagi sistem demokrasi Indonesia.
"Kalau betul Ketua KPU didorong partai politik untuk mengakhiri pencoblosan nama calon pejabat, khususnya wakil rakyat yang kita pilih. Itu artinya, kita sudah masuk era politik partai komunis, yang ingin menguasai dan mengontrol seluruh pejabat publik khususnya anggota legislatif," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Sabtu (31/12/2022).
Baca Juga:Wacana Pemilu Pakai Sistem Proporsional Tertutup, NasDem: Ketua KPU Offside
Menurut Fahri, hal ini merupakan krisis besar yang dihadapi oleh semua parpol. Sebab, pencoblosan dengan nama partai maka ada ketergantungan dalam penentuan nama pejabat publik kepada pengurus partai.
"Ini sebenarnya tradisi komunis. Menurut saya, ini krisis besar yang dihadapi setiap negara dan partai politik, karena mereka tidak meneruskan tradisi dan tidak berpikir demokratis," ujar Fahri.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan adanya kemungkinan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Adapun hal tersebut sedang disidangkan di Mahkmah Konstitusi (MK).