Saat itu, Hasyim mengimbau warga yang ingin maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) untuk menunda sosialisasi dalam bentuk baliho, spanduk, dan sejenisnya. Hal itu dikarenakan ada kemungkinan MK memutus tak memakai sistem proporsional terbuka.
8 fraksi di DPR RI menolak rencana pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup. Fraksi-fraksi itu juga mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang Pemilu No.7/2017 tentang Pemilu.
AHY mengungkapkan, ada dua hal utama yang menjadi alasan Partai Demokrat menolak sistem proporsional tertutup. Pertama, AHY tidak ingin hak rayat dalam kehidupan demokrasi ini dirampas.
Ahmad Syaikhu menyatakan pihaknya menolak penerapan sistem proporsional tertutup pada kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Penerapan sistem proporsional tertutup merupakan sebuah kemunduran demokrasi.
Sistem proporsional tertutup dinilai akan menghidupkan oligarki di dalam partai di masa lalu itu. Sementara oligarki politik relatif mendapatkan hambatan untuk tumbuh melalui sistem proporsional terbuka.
Dasco bersama Partai Gerindra tetap mengedepankan asas keadilan dan pemerataan. Menurut Dasco, sistem proporsional tertutup bakal menyulitkan partai baru yang ingin berkontestasi pada Pemilu 2024.
Dengan sistem proporsional tertutup, rakyat tidak pernah tahu siapa yang akan mewakili dirinya. Karena semua menjadi otoritas parpol atau seperti memilih kucing dalam karung
Menurut Fahri, hal ini merupakan krisis besar yang dihadapi oleh semua partai politik. Sebab, pencoblosan dengan nama partai maka ada ketergantungan dalam penentuan nama pejabat publik kepada pengurus partai.
Menurut Ali, pilihan pada sistem proporsional terbuka atau tertutup adalah open legal policy, yakni merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, yang berwenang adalah DPR bersama presiden atau pemerintah, bukan KPU.
Menurut Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, wacana untuk kembali ke sistem proporsional tertutup adalah kemunduran dalam berdemokrasi. Hal tersebut hanya ekspresi kemalasan berpikir untuk membangun kemajuan dalam membangun kehidupan politik.