Pemilu 2024
NasDem: Sistem Proporsional Tertutup Kuatkan Oligarki Partai Politik
Garry Talentedo Kesawa
Senin, 02 Januari 2023 - 16:45 WIB
Ilustrasi surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. (Foto: Istimewa)
Ketua Bidang Hubungan Legislatif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Atang Irawan meluapkan kekhawatiran menguatnya oligarki partai politik (parpol) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kekhawatiran itu muncul lantaran menguatnya isu Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup yang digaungkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari.
"Sejarah buram eksistensi parpol yang kerap dipandang hanya elitis, birokratis dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Melalui skema konspirasi konfigurasi kepentingan elit partai menjadi momok yang menakutkan bagi civil society," kata Atang dalam keterangannya, Senin (2/1/2023).
Lebih kritis lagi, lanjut Atang, kandidasi dalam system electoral dengan model proporsional tertutup semakin mengaburkan rakyat untuk memilih kandidat-kandidat potensial yang dapat merepresentasikan kepentingan rakyat.
Baca Juga:Beda dengan Parpol, Muhammadiyah Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
"Sehingga akselerasi kepentingan rakyat akan terbantahkan dalam ruang gelap partai politik. Memilukan bagi demokrasi ketika rakyat diberikan otoritas untuk menentukan wakilnya namun kemudian dirampas kembali oleh parpol," ujar Atang.
Menurut Atang, sistem proporsional tertutup semakin menjauhkan artikulasi kepentingan rakyat. Sehingga fungsi representasi akan semakin rentan bagi rakyat terhadap wakilnya, karena tanpa dipilih oleh rakyat yang penting ditetapkan nomor urut terkecil oleh parpol.
Selain itu, jika rekruitmen calon legislatif (caleg) semakin tertutup tanpa memberikan ruang informasi yang transparan, menjadi langkah mundur dalam perjuangan demokrasi. Terlebih, Pasal 241 UU Pemilu mensyaratkan seleksi bacalon dilaksanakan secara demokratis dan terbuka.
"Sejarah buram eksistensi parpol yang kerap dipandang hanya elitis, birokratis dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Melalui skema konspirasi konfigurasi kepentingan elit partai menjadi momok yang menakutkan bagi civil society," kata Atang dalam keterangannya, Senin (2/1/2023).
Lebih kritis lagi, lanjut Atang, kandidasi dalam system electoral dengan model proporsional tertutup semakin mengaburkan rakyat untuk memilih kandidat-kandidat potensial yang dapat merepresentasikan kepentingan rakyat.
Baca Juga:Beda dengan Parpol, Muhammadiyah Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
"Sehingga akselerasi kepentingan rakyat akan terbantahkan dalam ruang gelap partai politik. Memilukan bagi demokrasi ketika rakyat diberikan otoritas untuk menentukan wakilnya namun kemudian dirampas kembali oleh parpol," ujar Atang.
Menurut Atang, sistem proporsional tertutup semakin menjauhkan artikulasi kepentingan rakyat. Sehingga fungsi representasi akan semakin rentan bagi rakyat terhadap wakilnya, karena tanpa dipilih oleh rakyat yang penting ditetapkan nomor urut terkecil oleh parpol.
Selain itu, jika rekruitmen calon legislatif (caleg) semakin tertutup tanpa memberikan ruang informasi yang transparan, menjadi langkah mundur dalam perjuangan demokrasi. Terlebih, Pasal 241 UU Pemilu mensyaratkan seleksi bacalon dilaksanakan secara demokratis dan terbuka.