Nasdem

Insiden ini bukan sebatas isu komunikasi di ruang digital, melainkan telah mencederai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional.

BGN tengah menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perbaikan kualitas makanan, hingga transparansi anggaran.

Ahmad Ali membantah isu Ahmad Sahroni pindah ke PSI dan menegaskan pertemuan dengan Bro Ron hanya silaturahmi lama. Namun, Bro Ron sebut akan ada kejutan 10 November mendatang.

Nasdem resmi nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach usai gelombang protes. Surya Paloh tegaskan langkah ini demi jaga komitmen perjuangan rakyat.

Rumah Ahmad Sahroni dijarah warga Tanjung Priok. Jam tangan Rp10 miliar, miniatur F1 Rp1,64 miliar, hingga uang dari brankas ikut disebar ke massa.

Rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok dijarah warga buntut ucapan rakyat tolol. Sofa, kulkas, kursi, hingga mainan ikut digasak.

KPK periksa Satori soal dana CSR Bank Indonesia. Dugaan korupsi mengarah ke Komisi XI DPR, dengan yayasan sebagai jalur penyaluran PSBI.

DPR mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai wujud nasionalisme. Rachmat Gobel menegaskan pejabat yang lebih suka produk impor sebaiknya diganti. Dengan APBN Rp 3.325 triliun, Indonesia berpeluang menguatkan industri lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penguasaan teknologi untuk ketahanan nasional.

Irma mengatakan, usulan yang disampaikan Gus Muhaimin sangat bagus dan sudah benar. Pasalnya, tugas seorang Gubernur adalah hanya sebatas koordinator dan kepanjangantangan pemerintah pusat.

Irma Suryani Chaniago mengatakan, persoalan impor beras yang merugikan petani bukanlah arahan Mentan. Melainkan Menteri Perdagangan (Mendag) dan Kepala Perum Bulog Budi Waseso yang dianggapnya tidak bisa menyerap gabah petani.

Irma mempertanyakan maksud dari Hasto Kristiyanto dan PDIP yang begitu ngotot soal reshuffle. Irma pun menantang Menteri dari PDIP untuk beradu prestasi selama menjabat saat ini.

Dengan sistem proporsional tertutup, rakyat tidak pernah tahu siapa yang akan mewakili dirinya. Karena semua menjadi otoritas parpol atau seperti memilih kucing dalam karung

Menurut Ali, pilihan pada sistem proporsional terbuka atau tertutup adalah open legal policy, yakni merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, yang berwenang adalah DPR bersama presiden atau pemerintah, bukan KPU.