Dukung Jabatan Gubernur Dihapus, NasDem: Hanya Membebani APBN

LANGIT7.ID, Jakarta - Politisi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago mendukung usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabatan Gubernur dalam sistem pemerintahan Indonesia. Jabatan Gubernur dinilai tidak terlalu fungsional dalam tatanan pemerintahan.

Irma mengatakan, usulan yang disampaikan Gus Muhaimin sangat bagus dan sudah benar. Pasalnya, tugas seorang Gubernur adalah hanya sebatas koordinator dan kepanjangantangan pemerintah pusat.

"Yang punya pasukan atau rakyat dan bertanggung jawab secara langsung adalah bupati dan walikota. Sedangkan Gubernur hanya bertugas menjadi koordinator dan kepanjangtanganan pemerintah pusat," kata Irma kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Baca Juga: MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

Irma menilai, jabatan Gubernur tak hanya menambah beban APBN, tetapi juga anggaran untuk pilkada menjadi sangat tinggi. Bahkan, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi menguntungkan oligarki politik.

"Kekuasaan Gubernur atas sebuah provinsi seringkali melahirkan oligarki politik. Fakta tersebut dapat dilihat dari banyaknya sanak famili dan keluarga Gubernur (anak, istri dan adik/kakak) mengisi posisi di parlemen," ujarnya.

Menurut Irma, Gubernur sebagai administrator tidak perlu dipilih langsung karena dinilai tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Bahkan, banyak juga Gubernur yang tidak mampu menyerap anggaran pusat dan akhirnya mengendap di bank sehingga rawan menjadi kepentingan pribadi.

"Jadi biarkan para bupati dan walikota dipilih langsung, jabatan Gubernur hanya sebagai administrator pemerintah pusat diposisikan oleh pemerintah pusat sehingga tidak menjadi kaki tangan partai politik. Cukup Bupati dan Walikota saja jadi bagian dari partai politik," lanjut Irma.

Baca Juga: KH Said Aqil Harap Presiden Indonesia Berasal dari NU

"Berbeda halnya dengan calon diendorse Bupati dan Walikota, mereka harus juga bertarung di kabupaten dan kota lain untuk bisa menang. Sehingga fair bagi calon lain bukan berasal dari kerabat kekuasaan," ucap Irma.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengusulkan jabatan Gubernur dihapus. Dia menilai keberadaan Gubernur tidak efektif.

"Target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi Gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah. Jadi Pilkada nggak ada di Gubernur hanya ada di Kabupaten/Kota," kata Gus Muhaimin di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel, Senin (30/1).

Baca Juga:

Bertemu Ketua Parlemen Aljazair, Puan Ajak Promosikan Islam yang Damai

PKS Dukung Anies Baswedan, Siap Deklarasi saat Rakernas