PBNU Bakal Ulas Tiga Pembahasan Utama di Muktamar Internasional Fikih Peradaban
Hasanah syakim
Kamis, 26 Januari 2023 - 11:00 WIB
ilustrasi (foto: istimewa)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan ada tiga pembahasan yang akan dibahas pada Muktamar Internasional Fikih Peradaban di Surabaya, yang rencana akan digelar Senin (6/2/2022).
Panitia Pelaksana Muktamar Internasional Fikih Peradaban, Ahmad Syarif Munawi menyebut kegiatan tersebut akan membahas mengenai pentinyanya melahirkan sebuah terobosan fikih yang baru di tengah realitas saat ini yang serba baru.
"Ini mau menegaskan kepada dunia internasional tentang pentingnya melahirkan fikih alternatif baru beserta usulfikihnya,"kata Syarif dikutip Kamis (26/1/2023).
Baca juga:Jemaah Ada yang Kelaparan, Takmir Masjid Berdosa?
Menurutnya, pembahasan pertama mengulas relasi hukum fikih dengan bentuk negara bangsa modern. Di mana pembahasan ini termasuk juga mengenai reformasi pandangan hukum fikih terkait hasil konsep negara bangsa modern.
"Misalnya, Pancasila yang disahkan sebagai ideologi dan dasar negara. Negara bangsa adalah bentuk baru yang harus dicarikan legalitas hukum keagamaannya dalam fikih baru," jelas Syarif.
Kedua, terkait pola hubungan Muslim dan non-Muslim. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU menerangkan bahwa dahulu, narasi yang muncul adalah perihal permusuhan dan persinggungan.
Panitia Pelaksana Muktamar Internasional Fikih Peradaban, Ahmad Syarif Munawi menyebut kegiatan tersebut akan membahas mengenai pentinyanya melahirkan sebuah terobosan fikih yang baru di tengah realitas saat ini yang serba baru.
"Ini mau menegaskan kepada dunia internasional tentang pentingnya melahirkan fikih alternatif baru beserta usulfikihnya,"kata Syarif dikutip Kamis (26/1/2023).
Baca juga:Jemaah Ada yang Kelaparan, Takmir Masjid Berdosa?
Menurutnya, pembahasan pertama mengulas relasi hukum fikih dengan bentuk negara bangsa modern. Di mana pembahasan ini termasuk juga mengenai reformasi pandangan hukum fikih terkait hasil konsep negara bangsa modern.
"Misalnya, Pancasila yang disahkan sebagai ideologi dan dasar negara. Negara bangsa adalah bentuk baru yang harus dicarikan legalitas hukum keagamaannya dalam fikih baru," jelas Syarif.
Kedua, terkait pola hubungan Muslim dan non-Muslim. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU menerangkan bahwa dahulu, narasi yang muncul adalah perihal permusuhan dan persinggungan.