Dukung Jabatan Gubernur Dihapus, NasDem: Hanya Membebani APBN
Garry Talentedo Kesawa
Kamis, 02 Februari 2023 - 19:00 WIB
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
Politisi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago mendukung usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabatan Gubernur dalam sistem pemerintahan Indonesia. Jabatan Gubernur dinilai tidak terlalu fungsional dalam tatanan pemerintahan.
Irma mengatakan, usulan yang disampaikan Gus Muhaimin sangat bagus dan sudah benar. Pasalnya, tugas seorang Gubernur adalah hanya sebatas koordinator dan kepanjangantangan pemerintah pusat.
"Yang punya pasukan atau rakyat dan bertanggung jawab secara langsung adalah bupati dan walikota. Sedangkan Gubernur hanya bertugas menjadi koordinator dan kepanjangtanganan pemerintah pusat," kata Irma kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Baca Juga:MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama
Irma menilai, jabatan Gubernur tak hanya menambah beban APBN, tetapi juga anggaran untuk pilkada menjadi sangat tinggi. Bahkan, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi menguntungkan oligarki politik.
"Kekuasaan Gubernur atas sebuah provinsi seringkali melahirkan oligarki politik. Fakta tersebut dapat dilihat dari banyaknya sanak famili dan keluarga Gubernur (anak, istri dan adik/kakak) mengisi posisi di parlemen," ujarnya.
Menurut Irma, Gubernur sebagai administrator tidak perlu dipilih langsung karena dinilai tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Bahkan, banyak juga Gubernur yang tidak mampu menyerap anggaran pusat dan akhirnya mengendap di bank sehingga rawan menjadi kepentinganpribadi.
Irma mengatakan, usulan yang disampaikan Gus Muhaimin sangat bagus dan sudah benar. Pasalnya, tugas seorang Gubernur adalah hanya sebatas koordinator dan kepanjangantangan pemerintah pusat.
"Yang punya pasukan atau rakyat dan bertanggung jawab secara langsung adalah bupati dan walikota. Sedangkan Gubernur hanya bertugas menjadi koordinator dan kepanjangtanganan pemerintah pusat," kata Irma kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Baca Juga:MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama
Irma menilai, jabatan Gubernur tak hanya menambah beban APBN, tetapi juga anggaran untuk pilkada menjadi sangat tinggi. Bahkan, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi menguntungkan oligarki politik.
"Kekuasaan Gubernur atas sebuah provinsi seringkali melahirkan oligarki politik. Fakta tersebut dapat dilihat dari banyaknya sanak famili dan keluarga Gubernur (anak, istri dan adik/kakak) mengisi posisi di parlemen," ujarnya.
Menurut Irma, Gubernur sebagai administrator tidak perlu dipilih langsung karena dinilai tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Bahkan, banyak juga Gubernur yang tidak mampu menyerap anggaran pusat dan akhirnya mengendap di bank sehingga rawan menjadi kepentinganpribadi.