Legislator Pertanyakan Hilangnya Nama Habibie dari Lini Masa BRIN
Garry Talentedo Kesawa
Senin, 06 Februari 2023 - 19:05 WIB
Presiden ke-3 RI, BJ Habibie. (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengkritik hilangnya nama Presiden ke-3 RI, BJ Habibie dalam lini masa perkembangan riset dan teknologi di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dia menilai peristiwa tersebut menjadi indikasi nyata adanya dehabibienisasi yang terstruktur, sistematis dan masif.
Mulyanto mencurigai adanya sejumlah upaya 'dehabibienisasi' atau menghapuskan warisan yang ditinggalkan Presiden ketiga RI tersebut. Utamanya melalui perombakan kelembagaan riset dan teknologi.
"Bila sebelumnya 'dehabibienisasi' itu bersifat kelembagaan namun dengan penghilangan secara sengaja nama Habibie dari lini masa perkembangan iptek (Ilmu pengetahuan dan Teknologi) nasional, dugaan itu menjadi terkonfirmasi," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (6/2/2023).
Baca Juga:LP3ES: Konsolidasi Oligarki Akar Masalah Kemunduran Demokrasi
Menurut Mulyanto, upaya tersebut sudah tercium sebelumnya, seperti pada akhir bulan lalu telah ditutupnya lembaga riset antariksa dan penerbangan di Pasuruan, Jawa Timur. Selain itu juga dibubarkannya Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Dewan Riset Nasional (DRN), Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), LIPI, BATAN dan LAPAN.
"Sebelumnya juga telah dihapus Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), Dewan Standardisasi Nasional (DSN) serta dimuseumkannya pesawat terbang karya anak bangsa N-250 Si Gatot Kaca. Bahkan, kita menyaksikan porak-porandanya BPPT dan hasil-hasil rekayasanya baik tsunami early warning system, puna male, dll," ungkapnya.
Politisi Fraksi PKS itu menuturkan, negara tidak bisa begitu saja menghilangkan jejak pengembangan iptek yang sudah dibangun susah payah oleh begawan teknologi Indonesia seperti BJ Habibie. Menurutnya, bangsa Indonesia harus mengakui bahwa Habibie berhasil membangun struktur pembangunan teknologi Iptek (techno-structure) yang kokoh dan bermanfaat di Indonesia.
Mulyanto mencurigai adanya sejumlah upaya 'dehabibienisasi' atau menghapuskan warisan yang ditinggalkan Presiden ketiga RI tersebut. Utamanya melalui perombakan kelembagaan riset dan teknologi.
"Bila sebelumnya 'dehabibienisasi' itu bersifat kelembagaan namun dengan penghilangan secara sengaja nama Habibie dari lini masa perkembangan iptek (Ilmu pengetahuan dan Teknologi) nasional, dugaan itu menjadi terkonfirmasi," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (6/2/2023).
Baca Juga:LP3ES: Konsolidasi Oligarki Akar Masalah Kemunduran Demokrasi
Menurut Mulyanto, upaya tersebut sudah tercium sebelumnya, seperti pada akhir bulan lalu telah ditutupnya lembaga riset antariksa dan penerbangan di Pasuruan, Jawa Timur. Selain itu juga dibubarkannya Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Dewan Riset Nasional (DRN), Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), LIPI, BATAN dan LAPAN.
"Sebelumnya juga telah dihapus Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), Dewan Standardisasi Nasional (DSN) serta dimuseumkannya pesawat terbang karya anak bangsa N-250 Si Gatot Kaca. Bahkan, kita menyaksikan porak-porandanya BPPT dan hasil-hasil rekayasanya baik tsunami early warning system, puna male, dll," ungkapnya.
Politisi Fraksi PKS itu menuturkan, negara tidak bisa begitu saja menghilangkan jejak pengembangan iptek yang sudah dibangun susah payah oleh begawan teknologi Indonesia seperti BJ Habibie. Menurutnya, bangsa Indonesia harus mengakui bahwa Habibie berhasil membangun struktur pembangunan teknologi Iptek (techno-structure) yang kokoh dan bermanfaat di Indonesia.