Mulyanto

Mulyanto menilai penetapan status produksi mobil Esemka akan berdampak pada banyak hal, salah satunya terkait rencana pemerintah memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyebut integrasi kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak berhasil.

Mulyanto mencurigai adanya sejumlah upaya 'dehabibienisasi' atau menghapuskan warisan yang ditinggalkan Presiden ketiga RI tersebut. Utamanya melalui perombakan kelembagaan riset dan teknologi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah menurunkan harga BBM Bersubsidi untuk mengendalikan inflasi pada 2023. Nilai inflasi yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) cukup mengkhawatirkan.

Menurut Mulyanto, pengguna motor dan mobil listrik relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Dia menilai kalangan tersebut sama sekali tidak membutuhkan subsidi.

Mulyanto menyebut kebijakan pemerintah tidak berperasaan dan terlalu terburu-buru. Pemerintah seharusnya berkonsultasi dahulu dengan Komisi VII DPR RI yang menangani masalah energi.

Mulyanto menilai Pertamina tidak bisa langsung mengeksekusi kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi . Pertamina harus menunggu perubahan Perpres tentang pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

Mulyanto mendesak Pemerintah benar-benar memelototi data ini secara intensif day to day. Tujuannya untuk memastikan bahwa kebijakan DMO CPO ini benar-benar berjalan.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, sekitar sebulan lalu, Direktur Utama Pertamina memaparkan hasil analisis penyebab kebocoran dan kebakaran tangki BBM di kilang Cilacap serta rencana tindak lanjut ke depan.

Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia harus terus berjuang mengembangkan kemampuan teknologi dan inovasi domestik untuk memproduksi dan menjaga pasar dalam negeri.

Berdasarkan data BPS pada bulan Mei 2021, lonjakan impor migas menjadi sebesar 2,06 miliar dollar AS. Meningkat 212 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020 (year-on-year).

Mulyanto minta Pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM dan LNG. Jangan sampai terjadi penyelundupan ke negara lain sehingga mengancam persediaan BBM di dalam negeri.