Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Sektor Energi Belum Menggembirakan

LANGIT7.ID, Jakarta - Dua tahun masa kerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dinilai masih belum berhasil membangun bidang energi dengan baik. Hal itu seperti disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Menurut Mulyanto, bidang energi nasional hingga kini masih dalam posisi terpuruk dan belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan.

"Prestasinya masih datar-datar saja, bahkan cenderung merah. Sektor minyak dan gas (migas) baik impor, lifting, maupun pembangunan kilang baru masih jeblok," kata Mulyanto dalam keterangan persnya, seperti dikutip Jumat (22/10).

Politisi Fraksi PKS itu menjelaskan jika impor migas nasional, terutama BBM dan elpiji, tidak menurun dan bahkan terus melonjak. Akibatnya, defisit transaksi berjalan membengkak.

Baca juga: Dorong Transformasi Bisnis, PLN Pacu Inovasi Karyawan Lewat Ajang LIKE

Berdasarkan data BPS pada bulan Mei 2021, lonjakan impor migas menjadi sebesar 2,06 miliar dollar AS. Meningkat 212 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020 (year-on-year).

Defisit transaksi berjalan untuk sektor migas ini sebesar 1,12 miliar dollar AS, meningkat sebesar 1020 persen dibandingkan tahun 2020 (y-on-y) dan meroket lebih dari sepuluh kali lipat.

Di tahun 2021, defisit transaksi berjalan diperkirakan meningkat menjadi sebesar 11 miliar dollar AS. Padahal, pada tahun 2019 hanya sebesar 10 miliar dollar AS. Bahkan, tahun 2020 hanya sebesar 6 miliar dollar AS.

"Lifting minyak kita memiliki visi 1 juta bph (barel per hari) di tahun 2030. Namun anehnya, target lifting tahunan bukannya naik, malah justru terus melorot," ujar Mulyanto.

Baca juga: Wapres Apresiasi Kontribusi PLN Hadirkan Listrik di Desa Terpencil

Ia menjelaskan, target lifting minyak tahun 2019, 2020, 2021 dan tahun 2022 masing-masing sebesar 775, 755, 705 dan 704 bph. Terus turun. Sementara realisasinya setiap tahun selalu di bawah target.

"Karena penggunaan BBM terus naik, maka otomatis impor migas tetap membengkak. Alhasil devisa negara terkuras," lanjutnya.

Selain itu, Mulyanto juga mengatakan kemampuan kilang untuk mengolak BBM secara domestik masih lemah. Pembangunan kilang Bontang juga tidak jelas juntrungannya.

Di sektor ketenagalistrikan, Mulyanto menilai kinerja Pemerintah juga masih merah. Rasio elektrifikasi nasional masih jauh di bawah seratus persen.

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Waspada Terjadi Krisis Energi

"Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional seratus persen di tahun 2022. Tapi, faktanya per hari ini, sedikitnya masih ada 433 desa atau setara dengan 483.012 Rumah Tangga (RT) yang belum teraliri listrik," jelasnya.

Di sektor sumber daya mineral, Mulyanto menilai Pemerintah masih setengah hati dalam menjalankan program hilirisasi nikel. Padahal, Negara sudah banyak berkorban untuk program hilirisasi nikel ini, baik melalui pelarangan ekspor bijih nikel, di saat harga nikel internasional tinggi, maupun berupa pembebaskan pajak PPh Badan untuk industri smelter.

"Akibatnya, penerimaan negara dari PPh Badan industri smelter; royalti nikel, dan pajak ekspor bijih nikel menjadi nihil. Kedatangan tenaga kerja asing (TKA) hanya menguntungkan pengusaha dan industri asing," paparnya.

Melihat kinerja sektor energi yang masih merah seperti ini, Mulyanto minta pemerintah bekerja ekstra keras untuk menata diri, bila ingin ada perbaikan. Terlebih, menjelang rebound industri pasca pandemi Covid-19 di masa mendatang.