KPAI Desak MBG Disetop Sementara Buntut Kasus Keracunan Makanan Berulang

LANGIT7.ID-, Jakarta - - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini menyusul berulangnya kasus keracunan makanan yang menimpa siswa dan santri di sejumlah daerah.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra menegasakan imbauan untuk menghentikan sementara program MBG perlu dilakukan untuk memastikan kualitas, higienitas, pengawasan distribusi, serta penanganan darurat lebih terstandarisasi.

Baca juga: Prabowo Klarifikasi Kasus Keracunan MBG, Bill Gates Akan Bertandang Bawa Dukungan

"Jangan sampai mengejar target, tetapi mengabaikan keselamatan anak. Apalagi jika kita membayangkan anak-anak usia dini menjadi korban keracunan, itu sungguh memprihatinkan," kata Jasra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Sebelumnya, KPAI bersama CISDI dan WVI menggelar Survei Suara Anak untuk Program MBG di 12 provinsi. Survei yang melibatkan 1.624 responden anak, termasuk anak disabilitas, telah berlangsung sejak 14 April hingga 23 Agustus 2025.

Melalui survei tersebut ditemukan sejumlah persoalan serius terkait pada kualitas makanan.

Sebanyak 583 anak mengaku pernah menerima makanan MBG dalam kondisi rusak, bau, atau basi. Bahkan, 11 anak lainnya tetap mengonsumsi makanan yang rusak karena berbagai alasan.

"Anak-anak meminta perbaikan kualitas makanan, wadah penyajian, dan ketepatan waktu distribusi. Mereka juga mengeluhkan adanya buah/sayur berulat serta makanan berbau tidak sedap," jelas Jasra.

Baca juga: Masa Liburan, Badan Gizi Nasional Diminta Sosialisasikan Mekanisme Distribusi MBG

Dari temuan survei, KPAI merangkum empat catatan penting yang perlu dievaluasi pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam penyelenggaran MBG.

Pertama, aspek higienitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas, bukan sekadar dampak ekonomi. Poin kedua yaitu tentang budaya makan bersama memang disukai anak, namun kualitas makanan dan ketepatan waktu distribusi masih menjadi keluhan.

Hal ketiga adalah keamanan pangan dan penyajian bersih harus menjadi standar mutlak karena terbukti rawan menimbulkan keracunan.

Terakhir, edukasi yang berkesinambungan sangat diperlukan agar anak memahami manfaat makanan bergizi dalam keseharian.

"Keselatanan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap program negara. Program MBG jangan hanya dilihat dari sisi kuantitas dan ekonomi, tapi harus menempatkan gizi, kebersihan, serta keselamatan anak sebagai hal yang paling utama," pungkas Jasra.

Baca juga: Isu Lemak Babi di Baki MBG, LPPOM Ingatkan Bahaya Sepelekan Kemasan Pangan