Soal Kenaikan Biaya Haji 2023, DPR: Jangan Sampai Jemaah Gagal Berangkat
Garry Talentedo Kesawa
Senin, 13 Februari 2023 - 21:00 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. (Foto: DPR RI)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang meminta Pemerintah memperhatikan dampak kenaikan biaya haji 2023 pada masyarakat. Dia menilai hal ini akan berdampak pada gagalnya jemaah berangkat akibat ketidakmampuan dalam melunasi usulan kenaikan biaya haji.
"Pemerintah harus mendengarkan. Kita pasti malu kalau jemaah gagal berangkat tahun ini karena tidak bisa melunasi. Kita mau supaya jemaah ini jangan gagal berangkat karena tidak mampu melunasi (biaya haji 2023)," kata Marwan dalam keterangannya, Senin (13/2/2023).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta Kepala BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk membuka secara jujur kondisi keuangan haji saat ini.
Baca Juga:Dirjen PHU: Petugas Haji Wajib Miliki Sikap Ramah Lansia
"Kalau kita pake untuk subsidi masih aman tidak tahun depan. Kalau aman mari kita pakai," ujarnya.
Marwan menuturkan bahwa pihaknya mewanti-wanti agar keuangan BPKH tidak kolaps. Terlebih, dia tidak setuju bila subsidi yang dipakai harus menggunakan hal jemaah lain pada tahun yang akan datang.
"Percayalah, Pak, jemaah kita ini pasti mengakui itu. Kalau sudah kolaps ya jangan, itu hak orang lain yang akan datang," ucapnya.
"Pemerintah harus mendengarkan. Kita pasti malu kalau jemaah gagal berangkat tahun ini karena tidak bisa melunasi. Kita mau supaya jemaah ini jangan gagal berangkat karena tidak mampu melunasi (biaya haji 2023)," kata Marwan dalam keterangannya, Senin (13/2/2023).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta Kepala BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk membuka secara jujur kondisi keuangan haji saat ini.
Baca Juga:Dirjen PHU: Petugas Haji Wajib Miliki Sikap Ramah Lansia
"Kalau kita pake untuk subsidi masih aman tidak tahun depan. Kalau aman mari kita pakai," ujarnya.
Marwan menuturkan bahwa pihaknya mewanti-wanti agar keuangan BPKH tidak kolaps. Terlebih, dia tidak setuju bila subsidi yang dipakai harus menggunakan hal jemaah lain pada tahun yang akan datang.
"Percayalah, Pak, jemaah kita ini pasti mengakui itu. Kalau sudah kolaps ya jangan, itu hak orang lain yang akan datang," ucapnya.