Makassar Terpilih Menjadi Kota Percontohan Harmonisasi PDRD
Fajar adhitya
Rabu, 22 Februari 2023 - 19:22 WIB
Kepala Bapenda Kota Makassar, Firman Pagarra. Foto: Istimewa.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai aturan harmonisasi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Bapenda Kota Makassar, Firman Pagarra menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi, Selasa (21/2/2023). Dia mengatakan Makassar merupakan salah satu dari lima kota yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai role model di Indonesia.
Baca juga: Bapenda Raih Predikat Pertama SKPD Terbaik Hasil Refleksi Akhir Tahun 2022
"Kenapa ini kita buat perda baru untuk menindaklanjuti turunan undang-undang nomor 1 tahun 2022 ini tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Makassar sebagai percontohan administrasi pendapatan atau role model pendapatan harmonisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari 5 kota di Indonesia," ujarnya.
Sementara sekretaris Bapenda Makassar, M. Fuad Arfandi menambahkan tahapan sudah selesai proses harmonisasi di Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sulsel.
Selanjutnya akan diajukan ke DPRD Makassar untuk segera dibahas. Targetnya, tahun 2022 ini raperda pajak dan retribusi bisa menjadi agenda pembahasan dewan sehingga ditetapkan sebagai Perda.
"Minggu depan kita ajukan ke DPRD untuk dibahas. Jika Perda pajak daerah dan retribusi bisa disahkan pada tahun ini, maka per 1 Januari 2024 kita berlakukan," tambahnya.
Kepala Bapenda Kota Makassar, Firman Pagarra menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi, Selasa (21/2/2023). Dia mengatakan Makassar merupakan salah satu dari lima kota yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai role model di Indonesia.
Baca juga: Bapenda Raih Predikat Pertama SKPD Terbaik Hasil Refleksi Akhir Tahun 2022
"Kenapa ini kita buat perda baru untuk menindaklanjuti turunan undang-undang nomor 1 tahun 2022 ini tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Makassar sebagai percontohan administrasi pendapatan atau role model pendapatan harmonisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari 5 kota di Indonesia," ujarnya.
Sementara sekretaris Bapenda Makassar, M. Fuad Arfandi menambahkan tahapan sudah selesai proses harmonisasi di Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sulsel.
Selanjutnya akan diajukan ke DPRD Makassar untuk segera dibahas. Targetnya, tahun 2022 ini raperda pajak dan retribusi bisa menjadi agenda pembahasan dewan sehingga ditetapkan sebagai Perda.
"Minggu depan kita ajukan ke DPRD untuk dibahas. Jika Perda pajak daerah dan retribusi bisa disahkan pada tahun ini, maka per 1 Januari 2024 kita berlakukan," tambahnya.