Sekjen MUI: Kita harus Kompak Bangun Ekonomi dan Tegakkan Keadilan
Zulkarmedi siregar
Kamis, 08 Juli 2021 - 21:45 WIB
Ilustrasi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Foto: Langit7/istock
Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun sayang, karuniah dari Allah SWT itu ternyata belum maksimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Tingkat ketimpangan ekonomi antara warga negara masih lebar. Sebagian kecil warga negara menguasai jauh lebih besar aset dibandingkan mayoritas. Ketimpangan itu makin menjadi setelah datangnya pandemi Covid-19.
Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, September 2020, tingkat ketimpangan ekonomi (gini rasio) Indonesia meningkat menjadi 0,385 atau naik dari 0,380 pada September 2019. Ketimpangan ekonomi itu berdampak pada angka kemiskinan, pada bulan tersebut berada di level 10,19% atau naik 0,97% poin. Hadirnya pandemi Covid-19 pada tahun lalu membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan.
Persoalan ketimpangan ekonomi di Indonesia sebenarnya bukan berita baru. Sudah lama menjadi keprihatinan bersama, terutama dari kalangan ummat Islam. Masih banyak kalangan ummat terlilit dalam garis kemiskinan. Apa yang harus dilakukan sebagai solusi? Berikut penjelasan Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan kepada LANGIT7.ID :
Kondisi ekonomi umat Islam masih memprihatinkan. Menurut Anda, kenapa ekonomi keumatan tidak menonjol? Di mana persoalannya?
Ada beberapa faktor, di antaranya faktor kebersamaan dan kekompakan. Kebersamaan dan kekompakan ini harus tercipta di semua lini, mulai dari pemerintah. Pemerintah itu terdiri dari aparat birokrat, pemangku kepentingan (stakeholder) sampai kepada ummat.
Kekompakan ini yang menurut saya kurang. Yang terjadi, kepentingan masing-masing sendiri yang lebih menonjol dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok orang, sehingga membuat distribusi ekonomi tidak merata, tidak adil.
Ada segelintir orang, menguasai 80 persen bahkan bisa 90 persen aset negara. Ini namanya tidak mencerminkan keadilan. Agar mencerminkan rasa keadilan, maka sekali lagi, diperlukan kekompakan dan kebersamaan, mulai dari aparat pemerintah, birokrasi, semua pemangku kepentingan, sampai kepada ummat.
Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, September 2020, tingkat ketimpangan ekonomi (gini rasio) Indonesia meningkat menjadi 0,385 atau naik dari 0,380 pada September 2019. Ketimpangan ekonomi itu berdampak pada angka kemiskinan, pada bulan tersebut berada di level 10,19% atau naik 0,97% poin. Hadirnya pandemi Covid-19 pada tahun lalu membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan.
Persoalan ketimpangan ekonomi di Indonesia sebenarnya bukan berita baru. Sudah lama menjadi keprihatinan bersama, terutama dari kalangan ummat Islam. Masih banyak kalangan ummat terlilit dalam garis kemiskinan. Apa yang harus dilakukan sebagai solusi? Berikut penjelasan Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan kepada LANGIT7.ID :
Kondisi ekonomi umat Islam masih memprihatinkan. Menurut Anda, kenapa ekonomi keumatan tidak menonjol? Di mana persoalannya?
Ada beberapa faktor, di antaranya faktor kebersamaan dan kekompakan. Kebersamaan dan kekompakan ini harus tercipta di semua lini, mulai dari pemerintah. Pemerintah itu terdiri dari aparat birokrat, pemangku kepentingan (stakeholder) sampai kepada ummat.
Kekompakan ini yang menurut saya kurang. Yang terjadi, kepentingan masing-masing sendiri yang lebih menonjol dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok orang, sehingga membuat distribusi ekonomi tidak merata, tidak adil.
Ada segelintir orang, menguasai 80 persen bahkan bisa 90 persen aset negara. Ini namanya tidak mencerminkan keadilan. Agar mencerminkan rasa keadilan, maka sekali lagi, diperlukan kekompakan dan kebersamaan, mulai dari aparat pemerintah, birokrasi, semua pemangku kepentingan, sampai kepada ummat.