Sekjen MUI: Kita harus Kompak Bangun Ekonomi dan Tegakkan Keadilan

LANGIT7.ID, Jakarta - Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun sayang, karuniah dari Allah SWT itu ternyata belum maksimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Tingkat ketimpangan ekonomi antara warga negara masih lebar. Sebagian kecil warga negara menguasai jauh lebih besar aset dibandingkan mayoritas. Ketimpangan itu makin menjadi setelah datangnya pandemi Covid-19.

Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, September 2020, tingkat ketimpangan ekonomi (gini rasio) Indonesia meningkat menjadi 0,385 atau naik dari 0,380 pada September 2019. Ketimpangan ekonomi itu berdampak pada angka kemiskinan, pada bulan tersebut berada di level 10,19% atau naik 0,97% poin. Hadirnya pandemi Covid-19 pada tahun lalu membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan.

Persoalan ketimpangan ekonomi di Indonesia sebenarnya bukan berita baru. Sudah lama menjadi keprihatinan bersama, terutama dari kalangan ummat Islam. Masih banyak kalangan ummat terlilit dalam garis kemiskinan. Apa yang harus dilakukan sebagai solusi? Berikut penjelasan Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan kepada LANGIT7.ID :

Kondisi ekonomi umat Islam masih memprihatinkan. Menurut Anda, kenapa ekonomi keumatan tidak menonjol? Di mana persoalannya?

Ada beberapa faktor, di antaranya faktor kebersamaan dan kekompakan. Kebersamaan dan kekompakan ini harus tercipta di semua lini, mulai dari pemerintah. Pemerintah itu terdiri dari aparat birokrat, pemangku kepentingan (stakeholder) sampai kepada ummat.
Kekompakan ini yang menurut saya kurang. Yang terjadi, kepentingan masing-masing sendiri yang lebih menonjol dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok orang, sehingga membuat distribusi ekonomi tidak merata, tidak adil.

Ada segelintir orang, menguasai 80 persen bahkan bisa 90 persen aset negara. Ini namanya tidak mencerminkan keadilan. Agar mencerminkan rasa keadilan, maka sekali lagi, diperlukan kekompakan dan kebersamaan, mulai dari aparat pemerintah, birokrasi, semua pemangku kepentingan, sampai kepada ummat.

Kalau kita kompak, insya Allah, kita menjadi kuat. Kompak untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Jadi, bukan sekedar kompak, tapi kompak untuk menegakkan keadilan.

Membangun kekompakan bukan perkara mudah. Apa langkah yang harus kita tempuh?

Menurut saya, apa dasarnya kita menjadi kompak? Dasarnya sudah ada. Ada konstitusinya, ada undang-undangnya, ada peraturan yang berlaku. Tinggal bagaimana menjalankan ini secara konsisten.

Kata kuncinya adalah kompak. Tapi harus konsisten dijalankan, harus istiqomah dalam bahasa agama. Kalau kita tidak istiqomah, justru yang terjadi kepentingan masing-masing berjalan lebih menonjol. Kepentingan partai, kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Maka yang terjadi maju tak gentar membela yang bayar.

Ummat butuh figur pemimpin yang menjadi suri tauladan. Nah, sepertinya ini yang hilang ditengah ummat. Tanggapan Anda?

Hemat saya, kekompakan ini kembali kepada kekuatan seorang pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang istiqomah.
Pemimpin yang bisa mengayomi kekompakan. Pemimpin, mulai dari kepala negara sampai ke tingkat paling bawah. Pemimpinnya harus betul-betul bisa merangkul semua orang, kemudian istiqomah menjalankan sumpah jabatan.

Rasulullah SAW itu punya sifat siddiq, sifat fathanah, sifat amanah dan sifat tabligh. Inilah yang kurang sekarang. Ini yang harus kita kembalikan kepada jati diri seorang pemimpin. Pemimpin yang baik itu, siap menerima kritik. Tidak ada pemimpin yang sempurna, namun demikian pemimpin itu bisa mendekati kesempurnaan kalau mendengarkan kritik untuk perbaikan.

Jumlah ummat memang mayoritas, tapi dari sisi kualitas?

Kita punya bonus demografi. Bonus demografi yang luar biasa itu harus dimanfaatkan, untuk kesejahteraan bangsa ini. Sumber daya manusia yang kuat adalah sumber daya manusia yang mampu mengelolah sumber daya alam. Artinya sumber daya manusia tidak hebat kalau sumber daya alamnya tidak bias dikelolah.

Kita juga memiliki sumber daya alam yang kaya raya. Ini harus kita olah. Tapi tentu sumber daya manusianya harus bagus, harus terampil dan harus profesional.

Dalam konteks itu, seperti apa peran yang sudah dilakukan MUI untuk mendorong kebangkitan ekonomi keumatan?

Jadi, MUI adalah lembaga keumatan yang sifatnya mengedukasi masyarakat, yang sifatnya menyosialisasikan kepada masyarakat, betapa ekonomi ini harus kita rebut kembali. Ada nyanyian “mari bung rebut kembali”. Jangan biarkan ekonomi ini dikuasai olehh orang tertentu, karena ini akan berbahaya terhadap kelangsungan bangsa ini.

Kata kuncinya apa? Pendidikan, supaya mampu mendidik sumber daya manusia yang handal, profesional, yang tangguh untuk mengelola sumber daya alam yang kaya raya ini.

Apa program dari MUI untuk mewujudkan hal tersebut?

MUI itu konsen pada tataran kebijakan. Dalam pengembangan ekonomi syariah misalnya, MUI sudah mengeluarkan 137 fatwa berkenaan dengan bagaimana melakukan akad pembiayaan ekonomi syariah, baik melalui perbankan, melalui lembaga keuangan, termasuk juga melalui asuransi dan lain-lain.

Akad-akad inilah yang harus disosialisasikan, karena MUI bukan pada tatara teknis, begitu pun bukan lembaga bisnis. MUI lembaga, yang di antaranya mengambil sebuah keputusan fatwa yang harus disosialisasikan oleh lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga perekonomian, lembaga yang bergerak di bidang koperasi dan BMT.

Dan, MUI itu mengawasi fatwa-fatwa yang dikeluarkan supaya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Khawatir nanti terjadi penyalahgunaan, mengaku menjalankan syariah, tapi faktanya menyimpang dari syariah. Ini harus diluruskan. Tidak boleh hanya sekedar kedok.

Sudah ada temuan seperti itu?

Kta berusaha terus mengawasi supaya tidak ada muncul permasalahan. Kalaupun ada permasalahan sifatnya bisa diselesaikan lewat arbitrase. Kalau tidak bias lewat arbitrase tentu lewat pengadilan agama.

Bagaimana Anda melihat perkembangan ekonomi syariah?

MUI telah melakukan audiensi dengan Bank Syariah Indonesia. Kita minta skema pembiayaanya minimal 20 persen, bahkan kita minta lebih, untuk pembiayaan UMKM. UMKM inikan, seperti kita ketahui, jumlahnya besar di Indonesia. Perekonomian kita ini jangan seperti piramida. Piramida itu besar di bawah, tapi mengerucut keatas. Yang menikmati yang hanya di puncak saja.

Kita minta supaya strukturnya diubah menjadi belah ketupat. Itu artinya, pembiayaan bagi pelaku UMKM, porsinya harus diperkuat, supaya angka kemiskinan mengerucut kebawah, bisa semakin kecil. Itu kira-kira filosofinya, kalau kita mau memikirkan Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Sesuai dengan sila kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.