Purbaya: Ekonomi Syariah Jangan Sekadar Simbol, Harus Berdampak bagi Pembangunan

LANGIT7.ID-Jakarta; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak boleh berhenti pada aspek simbolik semata. Menurutnya, penguatan sektor tersebut harus diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan nasional.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menghadiri Rapat Rutin Badan Pengurus Harian Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya menempatkan substansi sebagai fondasi utama pengembangan ekonomi syariah.

"Pengembangan ekonomi syariah harus berorientasi pada substansi, bukan sekadar simbolisme," ujar Purbaya dalam keterangannya, dikutip Senin (8/6/2026)

Menurut Purbaya, prinsip-prinsip yang selama ini dikenal dalam ekonomi syariah terbukti dapat diterapkan secara efektif dalam praktik pembangunan ekonomi. Ia mencontohkan sistem perbankan komunitas di Jerman yang memiliki kemiripan dengan prinsip ekonomi syariah.

Dari pengalaman tersebut, ia menilai konsep ekonomi syariah mampu menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

"Prinsip ekonomi syariah sesungguhnya dapat berjalan secara efektif dan menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan," ungkap Purbaya.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah disebut tetap berkomitmen mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai instrumen kebijakan dan pembiayaan APBN. Namun, dukungan itu harus diikuti program-program yang tersusun secara jelas dan mampu memberikan manfaat nyata.

Salah satu gagasan yang disampaikan Purbaya adalah perluasan skema beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang difokuskan untuk menjaring talenta unggul di bidang ekonomi syariah. Skema tersebut diharapkan lebih inklusif dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui program pembinaan sebelum melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik dunia.

Dorongan penguatan sumber daya manusia tersebut muncul di tengah tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/26, posisi Indonesia turun ke peringkat keempat dunia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI).

Meski masih menempati posisi pertama pada sektor modest fashion serta berada di peringkat ketiga untuk sektor halal food dan media & recreation, Indonesia belum mampu menembus lima besar dunia pada sektor Islamic finance atau keuangan syariah.

Ketua Umum IAEI Nasaruddin Umar menilai salah satu tantangan yang masih perlu diatasi adalah rendahnya tingkat literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara lembaga pemikiran, regulator, industri, dan masyarakat terus diperkuat.

"IAEI harus menjadi pusat pengembangan pemikiran dan strategi ekonomi syariah Indonesia. Gagasan dari para akademisi, ulama, dan pakar harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat luas," tegas Nasaruddin.

IAEI sendiri menargetkan tahun 2026 sebagai momentum akselerasi organisasi melalui implementasi peta jalan ekonomi syariah nasional. Langkah tersebut mencakup pembenahan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan riset, serta perluasan jejaring internasional guna mendorong kontribusi pemikiran yang lebih nyata bagi pengembangan ekonomi syariah Indonesia.