Marak Pejabat Flexing, Legislator Dorong Pemerintah Bongkar Penggelapan Pajak
Garry Talentedo Kesawa
Sabtu, 18 Maret 2023 - 08:00 WIB
Anggota Komisi III Fraksi Demokrat DPR RI, Santoso. (Foto: Dok. Fraksi Demokrat)
Anggota Komisi III DPR RI, Santoso, menyoroti maraknya fenomena pejabat publik memamerkan harta kekayaannya di media sosial. Dia menilai hal tersebut tak sepantasnya dilakukan, mengingat APBN seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut Santoso, APBN sering kali tidak tepat sasaran sehingga rakyat tidak tersentuh dan terabaikan negara. Terlebih, akhir-akhir ini mulai terbongkar adanya kebocoran pajak di beberapa sektor, pajak digelapkan, negara dirugikan, hingga kesejahteraan rakyat terabaikan.
"Kebocoran pajak yang digelapkan mungkin bisa mencapai 20 persen setiap tahunnya. Ini skandal yang bombastis dan patut dibongkar agar APBN kita dapat maksimal untuk kesejahteraan rakyat," kata Santoso di Jakarta, dikutip Sabtu (18/3/2023).
Baca Juga:KH Dadang Kahmad: Al-Qur’an Laknat Orang yang Gemar Flexing
Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, saat inibanyak harta para pejabat kementerian yang tidak sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Santoso menilai perilaku koruptif para pegawai pajak dan bea cukai yang telah terungkap menjadi pintu masuk aparat menelisik harta kekayaan mereka.
"Penanganannya melalui extra ordinary crime. Karena jika dilakukan dengan tindak pidana biasa tidak akan terbongkar kotak pandora kasus ini," ujar Santoso.
Santoso mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap kasus yang merugikan keuangan negara tersebut. Menurutnya, para oknum pegawai pajak dan bea cukai serta pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan swasta sebagai wajib pajak harus diperiksa.
Menurut Santoso, APBN sering kali tidak tepat sasaran sehingga rakyat tidak tersentuh dan terabaikan negara. Terlebih, akhir-akhir ini mulai terbongkar adanya kebocoran pajak di beberapa sektor, pajak digelapkan, negara dirugikan, hingga kesejahteraan rakyat terabaikan.
"Kebocoran pajak yang digelapkan mungkin bisa mencapai 20 persen setiap tahunnya. Ini skandal yang bombastis dan patut dibongkar agar APBN kita dapat maksimal untuk kesejahteraan rakyat," kata Santoso di Jakarta, dikutip Sabtu (18/3/2023).
Baca Juga:KH Dadang Kahmad: Al-Qur’an Laknat Orang yang Gemar Flexing
Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, saat inibanyak harta para pejabat kementerian yang tidak sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Santoso menilai perilaku koruptif para pegawai pajak dan bea cukai yang telah terungkap menjadi pintu masuk aparat menelisik harta kekayaan mereka.
"Penanganannya melalui extra ordinary crime. Karena jika dilakukan dengan tindak pidana biasa tidak akan terbongkar kotak pandora kasus ini," ujar Santoso.
Santoso mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap kasus yang merugikan keuangan negara tersebut. Menurutnya, para oknum pegawai pajak dan bea cukai serta pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan swasta sebagai wajib pajak harus diperiksa.