TPPO Mengkhawatirkan, Pengamat Apresiasi Langkah Kapolri
Tim langit 7
Selasa, 06 Juni 2023 - 14:50 WIB
Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran kepolisian Republik Indonesia untuk menelusuri adanya dukungan bagi para penjahat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Presiden dalam rapat terbatas (30/5/2023) menegaskan negara tidak mendukung adanya TPPO di Tanah Air. Presiden juga memerintahkan ada langkah-langkah cepat sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain bertindak cepat dan hadir untuk ini.
Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengungkapkan, atensi Presiden Jokowi terhadap TPPO ini merupakan tindak lanjut komitmen yang sudah disepakati pada KTT ASEAN ke-42.
Baca juga:Dilantik Jadi Presiden Masa Jabatan ke-3, Erdogan Siap Melayani Tanpa Memihak
Permasalahan TPPO juga mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN. Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini, para negara anggota ASEAN meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan untuk memberantas tindak perdagangan orang yang dianggap mengganggu kehidupan bernegara.
Presiden melakukan restrukturisasi satuan tugas tim TPPO untuk meningkatkan efektifitasnya. Kapolri, dalam hal ini ditunjuk selaku ketua harian, sementara di tingkat Polda, ketua harian dilaksanakan oleh Wakapolda.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memerintahkan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk bekerja sama dengan negara-negara lain mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “Langkah cepat dan terstruktur dari Kapolri ini patut kita apresiasi dan diharapkan dapat dilaksanakan dan dikontrol dalam implementasinya,” kata pria yang akrab dipanggil Simon ini.
Presiden dalam rapat terbatas (30/5/2023) menegaskan negara tidak mendukung adanya TPPO di Tanah Air. Presiden juga memerintahkan ada langkah-langkah cepat sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain bertindak cepat dan hadir untuk ini.
Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengungkapkan, atensi Presiden Jokowi terhadap TPPO ini merupakan tindak lanjut komitmen yang sudah disepakati pada KTT ASEAN ke-42.
Baca juga:Dilantik Jadi Presiden Masa Jabatan ke-3, Erdogan Siap Melayani Tanpa Memihak
Permasalahan TPPO juga mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN. Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini, para negara anggota ASEAN meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan untuk memberantas tindak perdagangan orang yang dianggap mengganggu kehidupan bernegara.
Presiden melakukan restrukturisasi satuan tugas tim TPPO untuk meningkatkan efektifitasnya. Kapolri, dalam hal ini ditunjuk selaku ketua harian, sementara di tingkat Polda, ketua harian dilaksanakan oleh Wakapolda.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memerintahkan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk bekerja sama dengan negara-negara lain mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “Langkah cepat dan terstruktur dari Kapolri ini patut kita apresiasi dan diharapkan dapat dilaksanakan dan dikontrol dalam implementasinya,” kata pria yang akrab dipanggil Simon ini.