Sosial Politik Terbelah, BRIN Kaji Relasi Islam dan Politik di Indonesia
Muhajirin
Kamis, 24 Agustus 2023 - 22:30 WIB
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar diskusi bedah buku bertajuk Integrative Democratic Tolerance: Diskursus Tentang Relasi Islam dan Politik di Indonesia
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar diskusi bedah buku bertajuk "Integrative Democratic Tolerance: Diskursus Tentang Relasi Islam dan Politik di Indonesia". Acara yang dilaksanakan oleh Pusat Riset Politik (PR Politik), Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) ini berlangsung daring, Rabu (23/8/2023).
Peneliti PR Politik BRIN, Nostalgiawan Wahyudhi (Wawan), menjelaskan, latar belakang diskusi tersebut untuk membedah buku "Islam, Demokrasi, dan Politik Identitas di Indonesia: Antara Partisipasi dan Pelembagaan Politik".
Menurut Wawan, buku itu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan PR Politik BRIN pada 2020 dan 2021. Selain itu, buku tersebut memang sekadar buku tipis, karena memang buku konsep. Buku itu sebuah preliminary concept untuk membaca keterbelahan sosial politik yang akut dan kemunduran demokrasi yang ada di Indonesia.
"Jadi saya mengawali bahwa pada sebuah latar belakang yang tidak bisa terlupakan yaitu adanya residu politik alineasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sejak orde lama, kita melihat adanya tekanan-tekanan politik, isu komunisme, dan pembubaran partai Islam. Hal itu membuat kita berpikir kembali bahwa sebetulnya ada yang harus kita selesaikan dari demokrasi kita ini," kata Wawan.
Dia menjelaskan alasan di balik democratic tolerance. Itu karena politik Indonesia sangat dinamis. Maka itu, dia menjelaskan, democratic tolerance ini sebagai antitesa yang baik dari pendekatan militant democracy, sehingga secara implementatif lebih logis untuk dilaksanakan pada masyarakat Indonesia yang pluralistik dan besar.
Democratic tolerance merupakan paradigma yang tetap konsisten memberikan ruang bagi organisasi apapun. Hal itu untuk melakukan aksi politik dalam lingkungan politik demokratis sesuai koridor Undang-Undang yang berlaku (rule of law).
Pendekatan democratic tolerance ini sebenarnya bekerja secara gradual (bertahap). Namun, memiliki hasil efek yang lebih efektif dalam jangka panjang untuk memoderasi dan mengakomodasi kelompok identitas Islam. Integratif bermakna bahwa democratic tolerance dalam konteks Indonesia bekerja secara paralel dengan konsensus nasional, yang telah disepakati para pendiri bangsa yang menjadi akar dari terciptanya persatuan dan kesatuan.
Peneliti PR Politik BRIN, Nostalgiawan Wahyudhi (Wawan), menjelaskan, latar belakang diskusi tersebut untuk membedah buku "Islam, Demokrasi, dan Politik Identitas di Indonesia: Antara Partisipasi dan Pelembagaan Politik".
Menurut Wawan, buku itu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan PR Politik BRIN pada 2020 dan 2021. Selain itu, buku tersebut memang sekadar buku tipis, karena memang buku konsep. Buku itu sebuah preliminary concept untuk membaca keterbelahan sosial politik yang akut dan kemunduran demokrasi yang ada di Indonesia.
"Jadi saya mengawali bahwa pada sebuah latar belakang yang tidak bisa terlupakan yaitu adanya residu politik alineasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sejak orde lama, kita melihat adanya tekanan-tekanan politik, isu komunisme, dan pembubaran partai Islam. Hal itu membuat kita berpikir kembali bahwa sebetulnya ada yang harus kita selesaikan dari demokrasi kita ini," kata Wawan.
Dia menjelaskan alasan di balik democratic tolerance. Itu karena politik Indonesia sangat dinamis. Maka itu, dia menjelaskan, democratic tolerance ini sebagai antitesa yang baik dari pendekatan militant democracy, sehingga secara implementatif lebih logis untuk dilaksanakan pada masyarakat Indonesia yang pluralistik dan besar.
Democratic tolerance merupakan paradigma yang tetap konsisten memberikan ruang bagi organisasi apapun. Hal itu untuk melakukan aksi politik dalam lingkungan politik demokratis sesuai koridor Undang-Undang yang berlaku (rule of law).
Pendekatan democratic tolerance ini sebenarnya bekerja secara gradual (bertahap). Namun, memiliki hasil efek yang lebih efektif dalam jangka panjang untuk memoderasi dan mengakomodasi kelompok identitas Islam. Integratif bermakna bahwa democratic tolerance dalam konteks Indonesia bekerja secara paralel dengan konsensus nasional, yang telah disepakati para pendiri bangsa yang menjadi akar dari terciptanya persatuan dan kesatuan.