Sosial Politik Terbelah, BRIN Kaji Relasi Islam dan Politik di Indonesia

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar diskusi bedah buku bertajuk "Integrative Democratic Tolerance: Diskursus Tentang Relasi Islam dan Politik di Indonesia". Acara yang dilaksanakan oleh Pusat Riset Politik (PR Politik), Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) ini berlangsung daring, Rabu (23/8/2023).

Peneliti PR Politik BRIN, Nostalgiawan Wahyudhi (Wawan), menjelaskan, latar belakang diskusi tersebut untuk membedah buku "Islam, Demokrasi, dan Politik Identitas di Indonesia: Antara Partisipasi dan Pelembagaan Politik".

Menurut Wawan, buku itu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan PR Politik BRIN pada 2020 dan 2021. Selain itu, buku tersebut memang sekadar buku tipis, karena memang buku konsep. Buku itu sebuah preliminary concept untuk membaca keterbelahan sosial politik yang akut dan kemunduran demokrasi yang ada di Indonesia.

"Jadi saya mengawali bahwa pada sebuah latar belakang yang tidak bisa terlupakan yaitu adanya residu politik alineasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sejak orde lama, kita melihat adanya tekanan-tekanan politik, isu komunisme, dan pembubaran partai Islam. Hal itu membuat kita berpikir kembali bahwa sebetulnya ada yang harus kita selesaikan dari demokrasi kita ini," kata Wawan.

Dia menjelaskan alasan di balik democratic tolerance. Itu karena politik Indonesia sangat dinamis. Maka itu, dia menjelaskan, democratic tolerance ini sebagai antitesa yang baik dari pendekatan militant democracy, sehingga secara implementatif lebih logis untuk dilaksanakan pada masyarakat Indonesia yang pluralistik dan besar.

Democratic tolerance merupakan paradigma yang tetap konsisten memberikan ruang bagi organisasi apapun. Hal itu untuk melakukan aksi politik dalam lingkungan politik demokratis sesuai koridor Undang-Undang yang berlaku (rule of law).

Pendekatan democratic tolerance ini sebenarnya bekerja secara gradual (bertahap). Namun, memiliki hasil efek yang lebih efektif dalam jangka panjang untuk memoderasi dan mengakomodasi kelompok identitas Islam. Integratif bermakna bahwa democratic tolerance dalam konteks Indonesia bekerja secara paralel dengan konsensus nasional, yang telah disepakati para pendiri bangsa yang menjadi akar dari terciptanya persatuan dan kesatuan.

Sehingga demokrasi yang dibangun tidak tercabut secara historis-sosiologis dari landasan pembentukan bangsa Indonesia. Political consensus merupakan kesepakatan politik dalam berbangsa bernegara dengan wujud Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Jadi integratif itu yang menjadi inspirasi," tegasnya. Jadi, relasi negara dan agama yang integratif menjadi cerminan dan intisari ketika democratic tolerance itu dilaksanakan di Indonesia.

Dalam implementasinya, democratic tolerance di Indonesia memiliki lima pilar utama yang menjadi penopang yaitu consensus nasional, partisipasi politik, pelembagaan politik, mutual respect, dan accountable representation.

"Kita berharap bahwa varian dari konsep ini (integrative democratic tolerance) menjadi sebuah pijakan dan acuan dan diskursus bagi kita semua. Bagaimana sebetulnya kita membina demokrasi yang baik bagi bangsa kita," ungkap Wawan.

Dekan FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Ahmad Ali Nurdi, menilai, buku tersebut penting dan perlu dibaca oleh para pengkaji dan peminat politik Indonesia terutama politik Islam. Penulis buku dinilai berhasil memetakan hubungan antara Islam dan politik (negara) dari waktu ke waktu sejak pra-Kemerdekaan sampai sekarang.

"Buku ini memiliki fokus utama pada dinamika politik kontemporer 2,5 decade pasca reformasi dan menawarkan konsep integrative democratic tolerance. Ditulis dengan sistematika yang runut dan bahasa yang enak dibaca, buku ini pun kaya akan referensi," terangnya.

Indonesia mempunyai kehidupan sosial politik yang sangat dinamis. Memang benar masyarakat Indonesia mayoritas muslim, tetapi muslim di Indonesia itu tidak monolitik. Jadi, ada banyak dinamika yang terjadi di Indonesia. Kajian seperti ini sebetulnya merupakan pemain penting.

"Pemantik diskursus yang sebetulnya kita inginkan ke depan untuk diskusi lebih banyak lagi tentang bagaimana seharusnya relasi Islam dan politik di Indonesia. Hal itu menjadi mempunyai titik temu yang lebih konstruktif terhadap demokrasi Indonesia," ujarnya.

Ali menjelaskan, buku itu juga merupakan preliminary studies (studi pendahuluan). Buku-buku berikutnya bisa disempurnakan sebagai pelengkap diskusi saat ini. Dia berharap hal itu bisa menjadi solusi dan dipertimbangkan menjadi salah satu alternatif relasi Islam dan politik Indonesia mencapai pada titik yang sangat konstruktif bagi perkembangan demokrasi Indonesia ke depan.

"PR bagi para penulis untuk segera mendeskripsikan ide integrative democratic tolerance. Kalau tadi ada mitigasi bahwa jangan sampai terjadi lagi pembelahan di masyarakat terkait dengan kelompok Islam dan Pemerintah. Maka, tugas dari kita semua termasuk para penulis untuk memberikan masukan kepada pemerintah, DPR, elit politik, dan seterusnya terkait perlunya integrative democratic, yang digabungkan dengan akar budaya masyarakat Indonesia," tutur Ali.