Perlu Rencana Aksi Nasional untuk Tangani Polusi Udara
Tim langit 7
Jum'at, 25 Agustus 2023 - 23:00 WIB
ilustrasi
Indeks kualitas udara harian Jakarta berdasarkan situs pemantau IQAir nyaris selalu bertengger di predikat Tidak Sehat. Jakarta bahkan berada di peringkat ketiga untuk kualitas udara terburuk di dunia.
Presiden telah memerintahkan kabinet menangani polusi udara dengan beberapa langkah, seperti kebijakan work from home atau WFH (bekerja dari rumah), rekayasa cuaca, dan lain-lain. Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut masih diragukan sejumlah kalangan.
Pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU), M Ali Yusuf menyebut, indeks polusi udara setelah pemberlakuan WFH hanya berkurang atau menurun sedikit.
“Ini menunjukkan bahwa meskipun sektor transportasi menjadi salah satu penyebab polusi, tetapi ada faktor lain yang juga harus ditangani. Pemberlakuan WFH hanya akan berdampak buruk terhadap ekonomi seperti saat pandemi Covid-19,” kata Ali dikutip dari NU Online, Jumat (25/8/2023).
Baca juga:Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, 800 Kg Garam Ditabur dari Langit
Ali menegaskan penanganan polusi udara harus komprehensif, tidak bisa parsial. Pemerintah dan semua pihak harus duduk bersama dan menyusun langkah-langkah taktis maupun strategis yang dibahas dan disepakati bersama untuk menangani persoalan polusi udara di Jakarta dan di berbagai kota di Indonesia.
Pasalnya, menangani atau menyelesaikan persoalan polusi udara tidak bisa dari satu aspek atau sektor sebab sumbernya beragam. Bahkan, harus dari akar masalahnya, yaitu tingginya polusi yang disebabkan oleh tingginya konsumsi energi fosil dari berbagai sektor.
Presiden telah memerintahkan kabinet menangani polusi udara dengan beberapa langkah, seperti kebijakan work from home atau WFH (bekerja dari rumah), rekayasa cuaca, dan lain-lain. Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut masih diragukan sejumlah kalangan.
Pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU), M Ali Yusuf menyebut, indeks polusi udara setelah pemberlakuan WFH hanya berkurang atau menurun sedikit.
“Ini menunjukkan bahwa meskipun sektor transportasi menjadi salah satu penyebab polusi, tetapi ada faktor lain yang juga harus ditangani. Pemberlakuan WFH hanya akan berdampak buruk terhadap ekonomi seperti saat pandemi Covid-19,” kata Ali dikutip dari NU Online, Jumat (25/8/2023).
Baca juga:Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, 800 Kg Garam Ditabur dari Langit
Ali menegaskan penanganan polusi udara harus komprehensif, tidak bisa parsial. Pemerintah dan semua pihak harus duduk bersama dan menyusun langkah-langkah taktis maupun strategis yang dibahas dan disepakati bersama untuk menangani persoalan polusi udara di Jakarta dan di berbagai kota di Indonesia.
Pasalnya, menangani atau menyelesaikan persoalan polusi udara tidak bisa dari satu aspek atau sektor sebab sumbernya beragam. Bahkan, harus dari akar masalahnya, yaitu tingginya polusi yang disebabkan oleh tingginya konsumsi energi fosil dari berbagai sektor.