Perlu Rencana Aksi Nasional untuk Tangani Polusi Udara

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Indeks kualitas udara harian Jakarta berdasarkan situs pemantau IQAir nyaris selalu bertengger di predikat Tidak Sehat. Jakarta bahkan berada di peringkat ketiga untuk kualitas udara terburuk di dunia.

Presiden telah memerintahkan kabinet menangani polusi udara dengan beberapa langkah, seperti kebijakan work from home atau WFH (bekerja dari rumah), rekayasa cuaca, dan lain-lain. Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut masih diragukan sejumlah kalangan.

Pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU), M Ali Yusuf menyebut, indeks polusi udara setelah pemberlakuan WFH hanya berkurang atau menurun sedikit.

“Ini menunjukkan bahwa meskipun sektor transportasi menjadi salah satu penyebab polusi, tetapi ada faktor lain yang juga harus ditangani. Pemberlakuan WFH hanya akan berdampak buruk terhadap ekonomi seperti saat pandemi Covid-19,” kata Ali dikutip dari NU Online, Jumat (25/8/2023).

Baca juga:Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, 800 Kg Garam Ditabur dari Langit

Ali menegaskan penanganan polusi udara harus komprehensif, tidak bisa parsial. Pemerintah dan semua pihak harus duduk bersama dan menyusun langkah-langkah taktis maupun strategis yang dibahas dan disepakati bersama untuk menangani persoalan polusi udara di Jakarta dan di berbagai kota di Indonesia.

Pasalnya, menangani atau menyelesaikan persoalan polusi udara tidak bisa dari satu aspek atau sektor sebab sumbernya beragam. Bahkan, harus dari akar masalahnya, yaitu tingginya polusi yang disebabkan oleh tingginya konsumsi energi fosil dari berbagai sektor.

“Penanganannya juga tidak bisa hanya dari masyarakat, tetapi harus ada kontribusi dan peran serta semua pihak. Sesungguhnya masyarakat dalam situasi saat ini lebih menjadi pihak yang terdampak atau bisa lainnya korban,” terang Ali.

“Yang paling utama dari pemerintah. Karena pemerintahlah yang memiliki kewenangan berupa kebijakan dan sumber daya berupa finansial, program, SDM dan peralatan untuk mengatasi persoalan polusi udara saat ini,” imbuhnya.

Pengampanye polusi dan perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abdul Ghofar mengungkapkan, polusi udara yang terjadi di Jakarta sejatinya bukan yang pertama.

Kualitas polusi udara Jakarta sejak 2005 telah mengalami penurunan signifikan. Situasi makin buruk dalam setahun terakhir ketika kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat. Terutama untuk PM 2,5 angkanya bisa 10- 30 kali lipat di atas ambang batas yang ditetapkan WHO.

“Polusi udara ini problem laten. Namun, selama ini belum ada aksi secara nasional yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut,” kata Ghofar.

Walhi melihat, saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti kurang terkoordinasi dalam menyelesaikan persoalan polusi udara. Terbukti, hasil koordinasi yang dilakukan hanya melahirkan solusi yang belum komprehensif. Misalnya, solusi melakukan uji emisi hingga penerapan work from home (WFH). “Sementara penegakan hukum (bagi pelanggar) belum disentuh,” ujarnya.

WFH, kata Ghofar, hanya solusi jangka pendek yang diambil pemerintah setelah muncul soal polusi udara di Jakarta yang kembali buruk dalam sebulan terakhir. “Menurut kami kurang efektif karena kontribusinya kecil,” jelasnya.