KH Anwar Iskandar Tanggapi Wanaca BNPT Awasi Rumah Ibadah: Terlalu Berlebihan
Tim langit 7
Jum'at, 08 September 2023 - 11:30 WIB
KH Anwar Iskandar
Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Anwar Iskandar yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar menanggapi wacana pengawasan rumah ibadah yang digulirkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Rycko Amelza Dahniel.
“Saya kira pemerintah jangan terlalu jauh masuk ke dalam urusan-urusan yang menjadi otoritas dari pengurus masjid, ya. Bahwa pemerintah punya agenda untuk menangkal paham intoleran, ya wajib, ya memang perlu. Tetapi kalau harus kemudian dilakukan dengan cara mengawasi, apalagi sampai masuk ke dalam wilayah-wilayah itu, menurut saya itu berlebih-lebihan,” ujar Anwar Iskandar dikutip dari NU Online Jumat (8/9/2023).
“Tetapi kalau memang ditengarai ada bukti bahwa di dalam masjid itu ada khatib atau ada pengurus yang memang mengajarkan ajaran-ajaran intoleran, ya orangnya saja diambil. Jangan karena ada tikus kemudian dibakar lumbungnya,” imbuh Pengasuh Pesantren Pesantren Al-Amien, Ngasinan, Kediri.
Baca juga:BNPT Usul Pemerintah Kontrol Rumah Ibadah, MUI Beri Komentar Keras
Dia menyarankan, pemerintah perlu kerja sama dengan NU dan Muhammadiyah, misalnya, yang memang punya doktrin tentang Islam Wasatiyah, yang akan mengajarkan kepada pengurus-pengurus takmir masjid-masjid yang dimiliki itu untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Islam Wasathiyah.
“Tapi intinya saya tidak setuju kalau sampai terlalu jauh seperti itu,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin (4/9/2023), Kepala BNPT RI Rycko Amelza Dahniel mengusulkan mekanisme moderasi beragama di rumah ibadah saat menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI H Safaruddin yang menyinggung adanya karyawan PT KAI yang terpapar paham radikalisme beberapa waktu lalu.
“Saya kira pemerintah jangan terlalu jauh masuk ke dalam urusan-urusan yang menjadi otoritas dari pengurus masjid, ya. Bahwa pemerintah punya agenda untuk menangkal paham intoleran, ya wajib, ya memang perlu. Tetapi kalau harus kemudian dilakukan dengan cara mengawasi, apalagi sampai masuk ke dalam wilayah-wilayah itu, menurut saya itu berlebih-lebihan,” ujar Anwar Iskandar dikutip dari NU Online Jumat (8/9/2023).
“Tetapi kalau memang ditengarai ada bukti bahwa di dalam masjid itu ada khatib atau ada pengurus yang memang mengajarkan ajaran-ajaran intoleran, ya orangnya saja diambil. Jangan karena ada tikus kemudian dibakar lumbungnya,” imbuh Pengasuh Pesantren Pesantren Al-Amien, Ngasinan, Kediri.
Baca juga:BNPT Usul Pemerintah Kontrol Rumah Ibadah, MUI Beri Komentar Keras
Dia menyarankan, pemerintah perlu kerja sama dengan NU dan Muhammadiyah, misalnya, yang memang punya doktrin tentang Islam Wasatiyah, yang akan mengajarkan kepada pengurus-pengurus takmir masjid-masjid yang dimiliki itu untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Islam Wasathiyah.
“Tapi intinya saya tidak setuju kalau sampai terlalu jauh seperti itu,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin (4/9/2023), Kepala BNPT RI Rycko Amelza Dahniel mengusulkan mekanisme moderasi beragama di rumah ibadah saat menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI H Safaruddin yang menyinggung adanya karyawan PT KAI yang terpapar paham radikalisme beberapa waktu lalu.