1.000 Ponpes Tolak Kampanye Politik di Pesantren
Muhajirin
Selasa, 26 September 2023 - 14:00 WIB
Sebanyak 1.000 ponpes tolak kampanye politik di pesantren.Foto/ilustrasi
Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) menolak lingkungan pesantren dijadikan lokasi kampanye politik. Hal itu diputuskan dalam merespons pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Direktur P3M, Sarmidi Husna mengatakan, seluruh pengasuh pesantren di Indonesia bersepakat, kegiatan kampanye politik di pesantren akan berdampak negatif. Dampak negatif itu terkhusus kepada para santri dan para alumni.
"Para pengasuh pesantren, menolak pelaksanaan kampanye di lingkungan pesantren dengan mempertimbangkan madaratnya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya," ujar Kiai Sarmidi melalui keterangan resmi yang diterima Langit7.id, Selasa (26/9/2023).
Alasan itu didasari atas pengalaman yang selama ini terjadi. Kampenye di pesantren hanya untuk mendulang suara saja, bukan untuk pendidikan politik. Maka itu, pimpinan pondok pesantren sepakat menolak kampanye politik di lingkungan pesantren.
"Situasi ini menurut para pengasuh pesantren bisa menimbulkan gejolak dan ketegangan, baik antar pesantren, alumni pesantren maupun masyarakat secara luas," kata Sarmidi.
Baca juga:Perobekan Alquran di Den Haag, MUI Ajak Semua Pihak Cegah Islamophobia
Keputusan itu diambil dalam Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren bertema "Fiqih Siyasah: Penguatan Kemandirian Pesantren untuk Stabilitas Nasional" di Pesantren Al Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat pada 22-24 September 2023.
Direktur P3M, Sarmidi Husna mengatakan, seluruh pengasuh pesantren di Indonesia bersepakat, kegiatan kampanye politik di pesantren akan berdampak negatif. Dampak negatif itu terkhusus kepada para santri dan para alumni.
"Para pengasuh pesantren, menolak pelaksanaan kampanye di lingkungan pesantren dengan mempertimbangkan madaratnya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya," ujar Kiai Sarmidi melalui keterangan resmi yang diterima Langit7.id, Selasa (26/9/2023).
Alasan itu didasari atas pengalaman yang selama ini terjadi. Kampenye di pesantren hanya untuk mendulang suara saja, bukan untuk pendidikan politik. Maka itu, pimpinan pondok pesantren sepakat menolak kampanye politik di lingkungan pesantren.
"Situasi ini menurut para pengasuh pesantren bisa menimbulkan gejolak dan ketegangan, baik antar pesantren, alumni pesantren maupun masyarakat secara luas," kata Sarmidi.
Baca juga:Perobekan Alquran di Den Haag, MUI Ajak Semua Pihak Cegah Islamophobia
Keputusan itu diambil dalam Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren bertema "Fiqih Siyasah: Penguatan Kemandirian Pesantren untuk Stabilitas Nasional" di Pesantren Al Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat pada 22-24 September 2023.