Apindo Mengeluh Biaya Bisnis Tinggi, Ketua DPD Minta Pemerintah Merespons
Tim langit 7
Senin, 01 Juli 2024 - 14:00 WIB
ilustrasi
Keluhan yang disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait tingginya biaya berbisnis di Indonesia dibanding negara tetangga di ASEAN harus direspon cepat dengan menyisir setiap pos biaya untuk diberi solusi.
Menurut Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, keluhan pengusaha ini selain berdampak domino, juga bisa merugikan daerah, karena sebagian perusahaan berinvestasi dan beroperasi di daerah. Yang eksisting bisa keluar, yang rencana investasi bisa batal.
“Kalau itu terjadi, relokasi perusahaan atau investasi yang batal, yang terpukul daerah. Karena bagi daerah, keberadaan perusahaan, terutama industri manufaktur padat karya, itu sangat menolong perekonomian di daerah, terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja,” ungkap LaNyalla di Jakarta, Senin (1/7/2024).
Karena itu, mantan Ketua KADIN Jatim itu minta kementerian terkait menyisir semua pos biaya yang disampaikan Apindo. Sedangkan untuk pos biaya yang sulit diturunkan, seperti ongkos tenaga kerja/buruh, harus dikompensasi dari pos lainnya. Sehingga total biaya doing of business di Indonesia kompetitif.
Baca juga:Transaksi QRIS Aman & Nyaman dengan BRIMerchant
“Upah buruh di Indonesia sudah menggunakan minimum living cost. Sehingga living costnya yang dipastikan tidak terus naik. Atau bahkan turun. Kawasan industri di Singapura dan China sudah membangun rusun untuk buruh dan shuttle bus gratis. Sehingga living cost buruh bisa rendah, itu salah satu contoh saja,” urainya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa perusahaan maupun investor cenderung mengeluarkan biaya paling tinggi saat berbisnis di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN-5 lainnya. ASEAN-5 merujuk kepada Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia.
Menurut Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, keluhan pengusaha ini selain berdampak domino, juga bisa merugikan daerah, karena sebagian perusahaan berinvestasi dan beroperasi di daerah. Yang eksisting bisa keluar, yang rencana investasi bisa batal.
“Kalau itu terjadi, relokasi perusahaan atau investasi yang batal, yang terpukul daerah. Karena bagi daerah, keberadaan perusahaan, terutama industri manufaktur padat karya, itu sangat menolong perekonomian di daerah, terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja,” ungkap LaNyalla di Jakarta, Senin (1/7/2024).
Karena itu, mantan Ketua KADIN Jatim itu minta kementerian terkait menyisir semua pos biaya yang disampaikan Apindo. Sedangkan untuk pos biaya yang sulit diturunkan, seperti ongkos tenaga kerja/buruh, harus dikompensasi dari pos lainnya. Sehingga total biaya doing of business di Indonesia kompetitif.
Baca juga:Transaksi QRIS Aman & Nyaman dengan BRIMerchant
“Upah buruh di Indonesia sudah menggunakan minimum living cost. Sehingga living costnya yang dipastikan tidak terus naik. Atau bahkan turun. Kawasan industri di Singapura dan China sudah membangun rusun untuk buruh dan shuttle bus gratis. Sehingga living cost buruh bisa rendah, itu salah satu contoh saja,” urainya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa perusahaan maupun investor cenderung mengeluarkan biaya paling tinggi saat berbisnis di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN-5 lainnya. ASEAN-5 merujuk kepada Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia.