Ketua Dpd Ri

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengusulkan agar pemerintah menyiapkan skema pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Sebab anggaran yang ada saat ini belum menutup seluruh anggaran program MBG.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan kolaborasi menjadi kunci penting mewujudkan DPD RI ke depan sebagai parlemen yang semakin modern

Wacana anggota parlemen sebagai pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang yang juga diisi dari unsur non partai politik berpeluang besar untuk diwujudkan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lembaga keuangan terus memperbaiki parameter guna mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan seperti judi online.

Semua negara termasuk Indonesia menghadapi tiga tantangan berat ke depan di tengah ketidakpastian situasi dunia. Selain ketegangan geopolitik global dan disrupsi teknologi, juga ancaman bencana

Produk halal merupakan kebutuhan yang harus terus dijaga kalangan muslim di Indonesia. Hanya saja, masih banyak pelaku usaha yang belum bersertifikat halal

Destinasi wisata Kota Lama Surabaya berpotensi menggaet wisatawan lokal dan internasional. Hal ini disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla mahmud Mattalitti saat mengunjungi Kota Lama

Keluhan yang disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait tingginya biaya berbisnis di Indonesia dibanding negara tetangga di ASEAN

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima audiensi Penjabat (Pj) Walikota Sorong Septinus Lobat yang didampingi beberapa anggota DPD RI

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan seremoni peletakan batu pertama pembangunan Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jawa Timur, Senin (13/5/2024).

Timnas Indonesia U-23 kalah Uzbekistan U-23 pada ajang semifinal Piala Asia U-23, Senin (29/4/2024). Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad ke-22 Tahun Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Kantor Pusat PKS, Jakarta Selatan

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin (22/4/2024). MK menolak seluruh permohonan dari pasangan capres-cawapres