Populisme Islam Ternyata Dipakai Menunggangi Demokrasi Untuk Kepentingan Kekuasaan
Tim langit 7
Selasa, 24 September 2024 - 07:00 WIB
Populisme Islam Ternyata Dipakai Menunggangi Demokrasi Untuk Kepentingan Kekuasaan
LANGIT7.ID- DR Usman Kansong, Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kominfo yang belum lama ini mengundurkan diri dari posisi strategis tersebut, menulis buku tentang "Populisme Islam di Indonesia, Dan Bagaimana Media Memberitakannya". Tulisan journalis senior ini memberi gambaran sangat detil tentang bagaimana Islam diperankan dalam hubungan politik, dalam kehidupan sosial dan ekonomi serta dalam bidang bidang yang lain. Tulisan ini memberi gambaran bahwa penulis berhasil memotret fragmentasi Islam di Indonesia dalam berbagai kehidupan yang menarik untuk diperdebatkan. Ya, itulah kekhasan penulis, dari tulisannya ia berhasil memancing "emosi" untuk bisa menikmati bukunya yang mencerahkan.
Gambaran Utuh populisme di Indobesia
Populisme Islam adalah politik yang menghadap-hadapkan umat dan elite. Populisme Islam berlangsung sejak masa kolonialisme, ditandai dengan berdirinya Syarikat Dagang Islam (SD) pada 1927. SDI berdiri untuk menandingi atau menyeimbangkan penguasaan ekonomi oleh pedagang Tionghoa yang didukung pemerintah kolonial. Populisme Islam dalam hal ini bukan cuma menghadap-hadapkan pedagang muslim, melainkan juga menghadap-hadapkan umat, dengan elite pedagang Tionghoa. Populisme pada saat itu membangun kecemburuan ekonomi umat terhadap ekonomi segelintir kaum Tionghoa. Populisme Islam saat itu lebih bercorak ekonomi. Corak ekonomi populisme Islam berlangsung setidaknya sampai menjelang kejatuhan Orde Baru pada 1998.
Pasca-Orde Baru populisme Islam lebih bercorak politik. Populisme Islam bercorak ekonomi gagal bila diterapkan di era Reformasi karena kondisi ekonomi dirasakan umat berangsur-angsur membaik. Populisme Islam bercorak politik beroperasi di era pasca-Orde Baru juga dimungkinkan karena politik Indonesia lebih demokratis, lebih terbuka. Disebut lebih bercorak politik karena populisme Islam di Indonesia pasca-Orde Baru bertujuan menduduki kekuasaan. Representasi mutakhir populisme Islam bercorak politik ialah Pilkada DKI 2017. Populisme Islam di Pilkada DKI bertujuan merebut kekuasaan Gubernur DKI dari elite Tionghoa-Kristen. Serupa populisme Islam bercorak ekonomi, populisme Islam bercorak politik di Pilkada DKI 2017 membenturkan mayoritas umat dan minoritas elite Tionghoa-Kristen.
Meski bisa beroperasi karena adanya demokrasi, populisme Islam tidak berarti sejalan dengan demokrasi. Populisme Islam hanya memanfaatkan atau menunggangi demokrasi untuk kepentingan merebut kekuasaan. Agensi populis Islam menggunakan, memanfaatkan, atau menikmati instrumen demokrasi, yakni pemilihan umum serta kebebasan berpendapat, untuk merebut kekuasaan justru dengan cara-cara yang bertentangan dengan demokrasi, misalnya menggunakan politik identitas. Politik identitas di Pilkada DKI antara lain dimanifestasikan dalam pemikiran umat Islam sebagai bagian terbesar warga DKI paling berhak memimpin Jakarta.
Ada dua kategori agensi populisme Islam di Pilkada DKI 2019, yakni agensi pelaku populisme Islam dan agensi penikmat populisme Islam. Agensi pelaku populisme Islam ialah kelompok Islam konservatif. Mereka membenturkan umat dan elite kandidat Gubernur DKI yang Tionghoa-Kristen. Mereka berunjuk rasa berulang kali menuntut kandidat Gubernur Tionghoa-Kristen dihukum atas tuduhan penistaan agama Islam. Menggunakan idiom-idiom agama, mereka menghalangi kandidat gubernur Tionghoa-Kristen terpilih atau dipilih dengan mengatakan haram umat memilih pemimpin bukan muslim.
Agensi penikmat populisme Islam yang dilancarkan agensi pelaku ialah kandidat gubernur muslim. Didorong hasrat berkuasa, dia tidak mencegah populisme Islam atau politik identitas karena politik identitas dan populisme Islam itu menguntungkannya. Karena khawatir kalah, dia enggan menyatakan secara terbuka penolakannya terhadap populisme Islam. Agensi kandidat gubernur muslim membiarkan dan menikmati praktik politik populisme Islam yang dijalankan agensi Islam konservatif demi kekuasaan. Dalam tingkat tertentu, membiarkan tak ubahnya melakukan meski tidak secara langsung.
Gambaran Utuh populisme di Indobesia
Populisme Islam adalah politik yang menghadap-hadapkan umat dan elite. Populisme Islam berlangsung sejak masa kolonialisme, ditandai dengan berdirinya Syarikat Dagang Islam (SD) pada 1927. SDI berdiri untuk menandingi atau menyeimbangkan penguasaan ekonomi oleh pedagang Tionghoa yang didukung pemerintah kolonial. Populisme Islam dalam hal ini bukan cuma menghadap-hadapkan pedagang muslim, melainkan juga menghadap-hadapkan umat, dengan elite pedagang Tionghoa. Populisme pada saat itu membangun kecemburuan ekonomi umat terhadap ekonomi segelintir kaum Tionghoa. Populisme Islam saat itu lebih bercorak ekonomi. Corak ekonomi populisme Islam berlangsung setidaknya sampai menjelang kejatuhan Orde Baru pada 1998.
Pasca-Orde Baru populisme Islam lebih bercorak politik. Populisme Islam bercorak ekonomi gagal bila diterapkan di era Reformasi karena kondisi ekonomi dirasakan umat berangsur-angsur membaik. Populisme Islam bercorak politik beroperasi di era pasca-Orde Baru juga dimungkinkan karena politik Indonesia lebih demokratis, lebih terbuka. Disebut lebih bercorak politik karena populisme Islam di Indonesia pasca-Orde Baru bertujuan menduduki kekuasaan. Representasi mutakhir populisme Islam bercorak politik ialah Pilkada DKI 2017. Populisme Islam di Pilkada DKI bertujuan merebut kekuasaan Gubernur DKI dari elite Tionghoa-Kristen. Serupa populisme Islam bercorak ekonomi, populisme Islam bercorak politik di Pilkada DKI 2017 membenturkan mayoritas umat dan minoritas elite Tionghoa-Kristen.
Meski bisa beroperasi karena adanya demokrasi, populisme Islam tidak berarti sejalan dengan demokrasi. Populisme Islam hanya memanfaatkan atau menunggangi demokrasi untuk kepentingan merebut kekuasaan. Agensi populis Islam menggunakan, memanfaatkan, atau menikmati instrumen demokrasi, yakni pemilihan umum serta kebebasan berpendapat, untuk merebut kekuasaan justru dengan cara-cara yang bertentangan dengan demokrasi, misalnya menggunakan politik identitas. Politik identitas di Pilkada DKI antara lain dimanifestasikan dalam pemikiran umat Islam sebagai bagian terbesar warga DKI paling berhak memimpin Jakarta.
Ada dua kategori agensi populisme Islam di Pilkada DKI 2019, yakni agensi pelaku populisme Islam dan agensi penikmat populisme Islam. Agensi pelaku populisme Islam ialah kelompok Islam konservatif. Mereka membenturkan umat dan elite kandidat Gubernur DKI yang Tionghoa-Kristen. Mereka berunjuk rasa berulang kali menuntut kandidat Gubernur Tionghoa-Kristen dihukum atas tuduhan penistaan agama Islam. Menggunakan idiom-idiom agama, mereka menghalangi kandidat gubernur Tionghoa-Kristen terpilih atau dipilih dengan mengatakan haram umat memilih pemimpin bukan muslim.
Agensi penikmat populisme Islam yang dilancarkan agensi pelaku ialah kandidat gubernur muslim. Didorong hasrat berkuasa, dia tidak mencegah populisme Islam atau politik identitas karena politik identitas dan populisme Islam itu menguntungkannya. Karena khawatir kalah, dia enggan menyatakan secara terbuka penolakannya terhadap populisme Islam. Agensi kandidat gubernur muslim membiarkan dan menikmati praktik politik populisme Islam yang dijalankan agensi Islam konservatif demi kekuasaan. Dalam tingkat tertentu, membiarkan tak ubahnya melakukan meski tidak secara langsung.