Panggilan Guru Pengabdi
Tim langit 7
Senin, 25 November 2024 - 13:15 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Haedar Nashir
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Hari ini Hari Guru Nasional. Problem guru di Indonesia masih di sekitar kesejahteraan. Penghasilan guru yang sedikit, bahkan di banyak tempat menjadi sukarelawan.
Kurun terakhir perhatian pemerintah mulai baik antara lain melalui program sertifikasi, meski belum sepenuhnya baik dan merata. Apalagi sampai ke peningkatan kesejahteraan guru swasta, meski sama-sama bekerja dan berkhidmat untuk mencerdaskan bangsa.
Usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sejatinya tidak mengenal negeri dan swasta. Di kawasan-kawasan tertentu ketika lembaga pendidikan negeri atau yang diselenggarakan pemerintah belum berdiri, justru di situ lembaga swasta khususnya organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah hadir untuk mencerdaskan bangsa.
Dengan kemandirian dan masih banyak bermodal seadanya. Karenanya menjadi tidak nasionalis guru-guru negeri yang mengajar di swasta ditarik kembali, penanda kebijakan politik pendidikan yang diskriminasi.
Kini guru akan ditingkatkan lagi kesejahteraannya. Semoga dapat terpenuhi. Maklum meski dipatok konstitusi anggaran pendidikan 20 persen, kenyataannya dana APBN tersebar di seluruh instansi dan terserap besar ke daerah atas mandat otonomi. Jadi tidak terpusat di Kementerian Pendidikan pada pemerintahan pusat, baik untuk pendidikan dasar menengah maupun tinggi. Menteri baru, harapan baru, meski tak semudah membalik tangan para guru.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Hari ini Hari Guru Nasional. Problem guru di Indonesia masih di sekitar kesejahteraan. Penghasilan guru yang sedikit, bahkan di banyak tempat menjadi sukarelawan.
Kurun terakhir perhatian pemerintah mulai baik antara lain melalui program sertifikasi, meski belum sepenuhnya baik dan merata. Apalagi sampai ke peningkatan kesejahteraan guru swasta, meski sama-sama bekerja dan berkhidmat untuk mencerdaskan bangsa.
Usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sejatinya tidak mengenal negeri dan swasta. Di kawasan-kawasan tertentu ketika lembaga pendidikan negeri atau yang diselenggarakan pemerintah belum berdiri, justru di situ lembaga swasta khususnya organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah hadir untuk mencerdaskan bangsa.
Dengan kemandirian dan masih banyak bermodal seadanya. Karenanya menjadi tidak nasionalis guru-guru negeri yang mengajar di swasta ditarik kembali, penanda kebijakan politik pendidikan yang diskriminasi.
Kini guru akan ditingkatkan lagi kesejahteraannya. Semoga dapat terpenuhi. Maklum meski dipatok konstitusi anggaran pendidikan 20 persen, kenyataannya dana APBN tersebar di seluruh instansi dan terserap besar ke daerah atas mandat otonomi. Jadi tidak terpusat di Kementerian Pendidikan pada pemerintahan pusat, baik untuk pendidikan dasar menengah maupun tinggi. Menteri baru, harapan baru, meski tak semudah membalik tangan para guru.