Pemilihan Gubernur Berbiaya Tinggi, PKB Usul Dipilih Melalui DPRD
Tim langit 7
Jum'at, 29 November 2024 - 10:00 WIB
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024 menelan biaya cukup mahal. Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengusulkan agar pilkada secara langsung di tingkat provinsi dievaluasi.
Ke depan, pelaksanaan pemilihan gubernur bisa dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi.
Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid–mengatakan, tingginya biaya pemilihan gubernur itu terlihat pada Pilkada 2024 kali ini. Di Pilkada Jawa Barat saja, misalnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp1 triliun. Angka itu tentu sangat tinggi. Belum lagi biaya pemilihan gubernur di wilayah lainnya.
”Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau yang Rp1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit,” ujar Gus Jazil.
Baca juga:Quick Count Pilkada Bekasi 2024: Dua Paslon Sama-sama Klaim Menang
Untuk itu, legislator asal Dapil Jawa Timur X itu mengusulkan agar ke depannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui DPRD masing-masing provinsi, bukan lagi dipilih oleh rakyat secara langsung. Sebab, otonomi daerah itu sejatinya berada di kabupaten/kota sehingga pilkada langsung cukup dilakukan di tingkat kabupaten/kota.
”Karena memang otonomi daerah itu ada di tingkat dua. Gubernur apa fungsinya?” beber Wakil Ketua Umum DPP PKB itu.
Ke depan, pelaksanaan pemilihan gubernur bisa dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi.
Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid–mengatakan, tingginya biaya pemilihan gubernur itu terlihat pada Pilkada 2024 kali ini. Di Pilkada Jawa Barat saja, misalnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp1 triliun. Angka itu tentu sangat tinggi. Belum lagi biaya pemilihan gubernur di wilayah lainnya.
”Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau yang Rp1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit,” ujar Gus Jazil.
Baca juga:Quick Count Pilkada Bekasi 2024: Dua Paslon Sama-sama Klaim Menang
Untuk itu, legislator asal Dapil Jawa Timur X itu mengusulkan agar ke depannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui DPRD masing-masing provinsi, bukan lagi dipilih oleh rakyat secara langsung. Sebab, otonomi daerah itu sejatinya berada di kabupaten/kota sehingga pilkada langsung cukup dilakukan di tingkat kabupaten/kota.
”Karena memang otonomi daerah itu ada di tingkat dua. Gubernur apa fungsinya?” beber Wakil Ketua Umum DPP PKB itu.