Pemerintah Bakal Libatkan Asosiasi PKL dalam Penyaluran BLT
Mahmuda attar hussein
Jum'at, 17 September 2021 - 14:15 WIB
Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (MenKopUKM), Teten Masduki. Foto: istimewa
Pemerintah melibatkan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menyalurkan program bantuan langsung tunai (BLT). Hal itu dilakukan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu lalu (15/9).
Presiden Jokowi meminta secara khusus agar asosiasi menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta per jiwa. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan BLT untuk PKL dan pedagang warteg senilai Rp1,2 juta per orang.
Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (MenKopUKM), Teten Masduki mengatakan, asosiasi PKL yang juga sebagian besar bergerak pada segmen UMKM akan dilibatkan untuk menyalurkan BLT.
"Asosiasi PKL berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp1,2 juta," kata Teten usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Baca juga:PON XX Papua, Menkop UKM: Optimalkan Produk Lokal Unggulan
Selain itu, pihaknya juga akan berupaya menjawab tuntutan dari para pelaku UMKM yang pada kesempatan tersebut menuntut agar diberi kemudahan dalam pengajuan kembali kredit usaha.
“Ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya," ujar Teten.
Presiden Jokowi meminta secara khusus agar asosiasi menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta per jiwa. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan BLT untuk PKL dan pedagang warteg senilai Rp1,2 juta per orang.
Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (MenKopUKM), Teten Masduki mengatakan, asosiasi PKL yang juga sebagian besar bergerak pada segmen UMKM akan dilibatkan untuk menyalurkan BLT.
"Asosiasi PKL berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp1,2 juta," kata Teten usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Baca juga:PON XX Papua, Menkop UKM: Optimalkan Produk Lokal Unggulan
Selain itu, pihaknya juga akan berupaya menjawab tuntutan dari para pelaku UMKM yang pada kesempatan tersebut menuntut agar diberi kemudahan dalam pengajuan kembali kredit usaha.
“Ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya," ujar Teten.