Pemerintah Bakal Libatkan Asosiasi PKL dalam Penyaluran BLT

LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah melibatkan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menyalurkan program bantuan langsung tunai (BLT). Hal itu dilakukan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu lalu (15/9).

Presiden Jokowi meminta secara khusus agar asosiasi menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta per jiwa. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan BLT untuk PKL dan pedagang warteg senilai Rp1,2 juta per orang.

Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (MenKopUKM), Teten Masduki mengatakan, asosiasi PKL yang juga sebagian besar bergerak pada segmen UMKM akan dilibatkan untuk menyalurkan BLT.

"Asosiasi PKL berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp1,2 juta," kata Teten usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca juga: PON XX Papua, Menkop UKM: Optimalkan Produk Lokal Unggulan

Selain itu, pihaknya juga akan berupaya menjawab tuntutan dari para pelaku UMKM yang pada kesempatan tersebut menuntut agar diberi kemudahan dalam pengajuan kembali kredit usaha.

“Ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya," ujar Teten.

Teten menambahkan, Jokowi juga meminta produk UMKM agar dapat ditawarkan langsung ke kementerian/lembaga. Dengan demikian, produk lokal bisa diserap oleh belanja pemerintah.

Baca juga: KemenkopUKM Resmikan Pembukaan Festival UKM 2021, Teten: Target UMKM Naik Kelas

Saat ini, setidaknya tercatat baru 27 persen produk usaha kecil yang telah diserap oleh pemerintah.

“Arahan presiden agar produk UMKM ditawarkan langsung ke kementerian/lembaga akan sangat bermanfaat untuk menyerap produk UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat," katanya.