Norwegia Perjuangkan Kesatuan dan Kedaulatan Palestina di Forum Global
Nabil
Senin, 23 Desember 2024 - 13:25 WIB
Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide menyatakan bahwa negaranya telah mengambil langkah yang tepat saat memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara. (Foto: Istimewa)
LANGIT7.ID-Jakarta;Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide menegaskan pentingnya dukungan internasional terhadap solusi dua negara, dengan visi utama mewujudkan "satu Palestina" yang bersatu dan berdaulat. Dia menyampaikan bahwa dunia harus terus berupaya mewujudkan solusi dua negara, dengan kejelasan akan adanya satu Palestina yang bersatu.
Dalam pernyataannya, Eide menggarisbawahi dua prioritas mendesak dalam krisis Gaza. Pertama, mengakhiri konflik bersenjata yang masih berlangsung. Kedua, peningkatan bantuan kemanusiaan secara signifikan. "Kita membutuhkan solusi politik yang jelas untuk mencapai perdamaian berkelanjutan," ujarnya.
"Dunia perlu memahami bahwa akan ada satu Palestina yang utuh dan berdaulat," tegas Eide. Pernyataan ini menjadi fondasi bagi upaya diplomatik dalam menyusun strategi pasca konflik, sejalan dengan negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung.
Baca juga: BREAKING NEWS: Konflik Internal Memanas, Otoritas Palestina Gagal Kendalikan Militan di Kamp Pengungsi Jenin
Berbicara tentang masa depan, Eide menekankan urgensi pembentukan pemerintahan efektif pasca konflik. "Negara Palestina harus dibangun di atas fondasi Otoritas Palestina yang ada saat ini. Keterlibatan warga Gaza dalam proses ini sangat krusial," jelasnya.
Terkait komposisi pemerintahan mendatang, Eide menyoroti pentingnya keterwakilan. "Pemerintahan baru harus mencakup mereka yang memahami penderitaan rakyat Gaza," ujarnya. Meski demikian, dia menegaskan Hamas sebagai kelompok militan tidak dapat dilibatkan, walau sejarah menunjukkan beberapa kelompok yang dulu dianggap teroris telah bertransformasi ke jalur politik.
Pembentukan pemerintahan yang solid memerlukan proses seleksi politik ketat, namun Eide menekankan bahwa ini merupakan urusan internal Palestina yang harus dihormati. "Tujuan kita adalah solusi dua negara, bukan tiga negara atau setengah negara Palestina," tegasnya.
Dalam pernyataannya, Eide menggarisbawahi dua prioritas mendesak dalam krisis Gaza. Pertama, mengakhiri konflik bersenjata yang masih berlangsung. Kedua, peningkatan bantuan kemanusiaan secara signifikan. "Kita membutuhkan solusi politik yang jelas untuk mencapai perdamaian berkelanjutan," ujarnya.
"Dunia perlu memahami bahwa akan ada satu Palestina yang utuh dan berdaulat," tegas Eide. Pernyataan ini menjadi fondasi bagi upaya diplomatik dalam menyusun strategi pasca konflik, sejalan dengan negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung.
Baca juga: BREAKING NEWS: Konflik Internal Memanas, Otoritas Palestina Gagal Kendalikan Militan di Kamp Pengungsi Jenin
Berbicara tentang masa depan, Eide menekankan urgensi pembentukan pemerintahan efektif pasca konflik. "Negara Palestina harus dibangun di atas fondasi Otoritas Palestina yang ada saat ini. Keterlibatan warga Gaza dalam proses ini sangat krusial," jelasnya.
Terkait komposisi pemerintahan mendatang, Eide menyoroti pentingnya keterwakilan. "Pemerintahan baru harus mencakup mereka yang memahami penderitaan rakyat Gaza," ujarnya. Meski demikian, dia menegaskan Hamas sebagai kelompok militan tidak dapat dilibatkan, walau sejarah menunjukkan beberapa kelompok yang dulu dianggap teroris telah bertransformasi ke jalur politik.
Pembentukan pemerintahan yang solid memerlukan proses seleksi politik ketat, namun Eide menekankan bahwa ini merupakan urusan internal Palestina yang harus dihormati. "Tujuan kita adalah solusi dua negara, bukan tiga negara atau setengah negara Palestina," tegasnya.