Norwegia Perjuangkan Kesatuan dan Kedaulatan Palestina di Forum Global

LANGIT7.ID-Jakarta; Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide menegaskan pentingnya dukungan internasional terhadap solusi dua negara, dengan visi utama mewujudkan "satu Palestina" yang bersatu dan berdaulat. Dia menyampaikan bahwa dunia harus terus berupaya mewujudkan solusi dua negara, dengan kejelasan akan adanya satu Palestina yang bersatu.

Dalam pernyataannya, Eide menggarisbawahi dua prioritas mendesak dalam krisis Gaza. Pertama, mengakhiri konflik bersenjata yang masih berlangsung. Kedua, peningkatan bantuan kemanusiaan secara signifikan. "Kita membutuhkan solusi politik yang jelas untuk mencapai perdamaian berkelanjutan," ujarnya.

"Dunia perlu memahami bahwa akan ada satu Palestina yang utuh dan berdaulat," tegas Eide. Pernyataan ini menjadi fondasi bagi upaya diplomatik dalam menyusun strategi pasca konflik, sejalan dengan negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung.

Baca juga: BREAKING NEWS: Konflik Internal Memanas, Otoritas Palestina Gagal Kendalikan Militan di Kamp Pengungsi Jenin

Berbicara tentang masa depan, Eide menekankan urgensi pembentukan pemerintahan efektif pasca konflik. "Negara Palestina harus dibangun di atas fondasi Otoritas Palestina yang ada saat ini. Keterlibatan warga Gaza dalam proses ini sangat krusial," jelasnya.

Terkait komposisi pemerintahan mendatang, Eide menyoroti pentingnya keterwakilan. "Pemerintahan baru harus mencakup mereka yang memahami penderitaan rakyat Gaza," ujarnya. Meski demikian, dia menegaskan Hamas sebagai kelompok militan tidak dapat dilibatkan, walau sejarah menunjukkan beberapa kelompok yang dulu dianggap teroris telah bertransformasi ke jalur politik.

Pembentukan pemerintahan yang solid memerlukan proses seleksi politik ketat, namun Eide menekankan bahwa ini merupakan urusan internal Palestina yang harus dihormati. "Tujuan kita adalah solusi dua negara, bukan tiga negara atau setengah negara Palestina," tegasnya.

Kekhawatiran akan "solusi setengah negara" juga dirasakan kalangan diplomat, mengingat perpecahan antar faksi Palestina dan konflik berkepanjangan antara pemimpin Gaza dan Tepi Barat. Eide menekankan Palestina harus menjadi "negara yang kredibel, mencakup seluruh wilayah Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza."

Sebagai pendukung utama solusi dua negara sejak Perjanjian Oslo 1993, Norwegia telah mengambil langkah signifikan. Mei lalu, negara ini mengakui Palestina dan bersama Arab Saudi membentuk Aliansi Global untuk Implementasi Negara Palestina dan Solusi Dua Negara.

Mengenai pemerintahan AS mendatang, Eide berharap adanya pemahaman terhadap "pesan kuat dari Arab Saudi dan sekutu regional" tentang urgensi pendirian negara Palestina. "Secara moral, Palestina sudah ada. Kini saatnya mewujudkannya secara fisik, melanjutkan dari institusi Otoritas Palestina yang telah ada," jelasnya.

Eide mengidentifikasi pendudukan Palestina sebagai akar masalah di kawasan, terlihat dari gencatan senjata rapuh di Lebanon hingga dinamika di Suriah. "Semua konflik ini saling terkait, dengan inti masalah pada absennya solusi Palestina," tegasnya.

Menteri Norwegia ini menekankan urgensi mengakhiri pendudukan dan konflik demi kemanusiaan serta stabilitas jangka panjang. Dia menjelaskan bahwa kelompok garis keras dan Poros Perlawanan pimpinan Iran memanfaatkan "standar ganda dan penderitaan Gaza" untuk memobilisasi dukungan internasional.

Signifikansi hukum internasional dan putusan pengadilan internasional juga digarisbawahi Eide. Meski Israel masih melanjutkan pendudukan, konsekuensi nyata telah terlihat, seperti penghentian penjualan senjata dari beberapa negara Eropa termasuk Norwegia.

Di bawah kepemimpinan Norwegia, 137 negara mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mendesak Israel menghentikan hambatan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Resolusi ini juga memperkuat posisi UNRWA sebagai badan vital bagi pengungsi Palestina.

Memandang ke depan, Eide optimis akan tercapainya gencatan senjata yang diikuti "rencana konkret menuju perdamaian." Dia menekankan pentingnya manajemen lapangan dan visi politik untuk memenuhi "aspirasi rakyat akan solusi permanen."